Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BBM BERSUBSIDI: Kendaraan Pemprov Dilarang Pakai BBM Bersubsidi

JAKARTA: Tertanggal Jumat, 1 Juni 2011, seluruh kendaraan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilarang menggunakan bahan bakar bersubsidi (premium) dan beralih mengonsumsi bahan bakar non subsidi (Pertamax). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala
News Editor
News Editor - Bisnis.com 31 Mei 2012  |  22:32 WIB

JAKARTA: Tertanggal Jumat, 1 Juni 2011, seluruh kendaraan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilarang menggunakan bahan bakar bersubsidi (premium) dan beralih mengonsumsi bahan bakar non subsidi (Pertamax). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan kehumasan Prov. DKI Jakarta, Sugiyanta, dalam keterangan persnya, kemarin (31 Mei).Melalui instruksi yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Prov. DKI Jakarta, disampaikan bahwa lingkungan pemprov harus melakukan penghematan energi, sebagai respon dari Instruksi Presiden. Dalam instruksi tersebut disampaikan bahwa setiap pegawai wajib mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Kemudian jika akan menghadiri suatu acara atau rapat di luar kantor, PNS diinstruksikan berangkat bersama-sama dalam satu kendaraan sehingga menghemat bahan bakar.“Artinya kalau beberapa pejabat akan menghadiri satu acara yang sama, sebaiknya berangkat berkelompok dalam satu kendaraan dinas,” ujar Sugiyanta.Beberapa penghematan energi yang telah dilakukan adalah semua lampu yang dipasang di Blok G sumber energinya menggunakan tenaga matahari (solar cell). Tidak hanya itu, ke depan aksi hemat energi akan semakin digalakkan dengan daur ulang air untuk kegiatan sehari-hari di kantor, dan penggunaan 3.090 lampu hemat energi dengan teknologi light emmiting diode (LED).Lebih lanjut, Sugiyanta mengatakan, seluruh PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta wajib mematuhi Instruksi Sekda tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (api)

 

 

BERITA LAINNYA:

 

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Qanitath fath/06

Editor : Lingga Sukatma Wiangga

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top