JAKARTA: Pembangunan pabrik pengolahan limbah kertas berbasis kluster perlu diperbanyak guna memenuhi kebutuhan bahan baku yang diproyeksi mencapai 6 juta ton setiap tahun. Hingga kini, pemenuhan limbah kertas masih dominan diperoleh melalui mekanisme impor.Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Misbahul Huda mengungkapkan kapasitas produksi pengolahan limbah kertas di dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan bahan baku untuk jenis kertas bersatuan putih di bawah 70% seperti koran dan karton.Menurut Misbahul, Indonesia harus segera melepaskan diri dari ketergantungan impor limbah kertas yang setiap tahun mencapai lebih dari 3 juta ton. Apalagi, serunya, pemenuhan kertas bekas dari luar negeri semakin rumit dengan rantai inspeksi yang berbelit-belit.“Bahan baku koran, misalnya, 100% menggunakan limbah kertas. Kebutuhan kertas bekas akan terus meningkat 5%—10% setiap tahun. Hal ini harus menjadi perhatian karena produksi di dalam negeri sudah mentok,” ungkapnya saat dijumpai pada rapat kerja nasional industri pulp and paper hari ini di Jakarta.Misbahul berharap pemerintah segera menyederhanakan proses verifikasi terhadap impor limbah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun (non-B3). Pelaku industri , imbuhnya, juga sangat terbebani dengan biaya inspeksi yang dipatok sebesar US$ 60 per container.Kesepakatan biaya verifikasi tersebut dilakukan melalui Kerja Sama Operasional (KSO) Sucofindo dengan Surveyor Indonesia (SciSi). Proses negosiasi biaya verifikasi impor limbah non-B3 tersebut telah berlangsung sejak dua tahun lalu“Importir jangan selalu dihambat karena akan menyulitkan surveyor di luar negeri sehingga menyebabkan biaya tambahan,” jelasnya.Managing Director Corporate Communications PT Asia Pulp and Paper Hendra Gunawan mengungkapkan pemanfaatan limbah kertas dapat menekan ketergantungan industri terhadap bahan baku kayu yang diperoleh dari hutan alam.(api)