UTANG PDAM: 33 Perusahaan ajukan proposal ke PU

JAKARTA: Sebanyak 33 Perusahaan Daerah Air Minum telah mengajukan proposal pinjaman perbankan pada Kementerian Pekerjaan Umum, untuk pembiayaan peningkatan kualitas perusahaan.

Ke 33 PDAM itu yakni kota Pekalongan, Serang, Toli-Toli, Payukumbuh, Denpasar, Badung, Pohuwatu, Cirebon, Bekasi, Balikpapan, Palopo, Bontang, Mamuju, Banyumas, Kuningan, Kendal, Pemalang, Semarang, dan Tabanan.

Kemudian, PDAM Kabupaten Kudus, Wonosobo, Karawang, Indramayu, Cilacap, Bantul, Bandung, Kepahiang,Tebingtinggi, Wonogiri, Kebumen, Purworejo, Purbalingga, dan kabupaten Sragen.

Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Rachmat Karnadi mengatakan proposal tersebut sudah diajukan dan saat ini sedang dalam tahap evaluasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Menurutnya, ke 33 PDAM itu merupakan tahapan lanjutan dari tiga PDAM yang sebelumnya sudah mendapatkan kucuran kredit perbankan senilai Rp50,5 miliar. Ketiga PDAM itu yakni PDAM Bogor, PDAM Lombok Timur, dan PDAM Ciamis.

“PDAM ini adalah perusahaan yang masuk dalam kategori sehat jadi berhak mengajukan pinjaman. Prosesnya sedang berlanjut, dan kami harapkan sebagian besarnya sudah bisa direalisasikan tahun ini juga,” ujarnya di Jakarta, Jumat 18 Mei 2012.

Dia mengatakan aturan pemberian pinjaman itu memang cukup panjang, karena harus melalui beberapa tahapan, seperti persetujuan dari pemerintah daerah dan DPRD setempat, serta evaluasi kelayakan financial dari Kementerian PU dan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Air Minum Danny Sutjiono mengatakan kebutuhan pinjaman perbankan untuk PDAM diprediksi mencapai Rp8 triliun. Dari kebutuhan itu, baru sebanyak Rp4,325 triliun yang telah mendapat komitmen perbankan.

Rinciannya, yakni dari Bank BRI Rp1,8 triliun, Bank BNI Rp1,8 triliun,bank Jabar Banten Rp0,15 triliun, Bank Mandiri Rp0,4 triliun, Bank Kalsel Rp0,15 triliun, dan Bank Jateng Rp0,025 triliun.

Artinya, saat ini, katanya, masih dibutuhkan sekitar Rp3,675 triliun tambahan pendanaan dari perbankan. Kekurangan tersebut, menurutnya diharapkan akan segera terpenuhi dengan komitmen kerjasama dengan perbankan baru.

“Yang sudah komitmen memang ada enam bank, nanti kedepannya diharapkan lebih banyak lagi perbankan yang mau mendanai kredit ini,” ujarnya.

Dia mengatakan dari komitmen pendanaan perbankan itu, pemerintah sendiri telah berkomitmen akan mengalokasikan subsidi bunga sebesar Rp4,29 miliar dari APBN selama 2012.

Adapun pemberian kredit perbankan untuk pembiayaan perbankan mengacu pada Perpres No.29/2009 tentang pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum.

Aturan lainnya juga dalam PermenKeu No.229/2009 tentang tata cara pelaksanaan pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum, dan PermenPU No.21/2009 tentang pedoman teknis kelayakan investasi pengembangan SPAM oleh PDAM. (Bsi)