JAKARTA: Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 26% dianggap masih cukup aman untuk menarik pembiayaan defisit APBN dari penarikan utang, baik berupa penerbitan surat utang berharga maupun dari pinjaman luar negeri.
Berdasarkan catatan Bank Indonesia, perkembangan utang negara per November 2011 tercatat Rp1.768 triliun yang terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp605 triliun (34%) dan penerbitan SBN yang totalnya mencapai Rp1163 triliun (66%). Total outstanding utang pemerintah ini meningkat Rp24 triliun dibandingkan catatan hingga 31 Agustus yang mencapai Rp1.744 triliun.
Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menuturkan dengan kondisi APBN yang cukup sehat, yang salah satunya ditandai dengan rasio utang terhadap PDB yang mencapai 26%, Indonesia seharusnya giat mencari pembiayaan utang untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi dan perumahan.
"Utang Indonesia itu lebih rendah dari negara-negara lain, China secara eksplisit memang rendah tapi kalau digabungkan dengan utang-utang provinsi bisa mencapai lebih dari 60%," tutur Faisal dalam acara Indonesia Economic Outlook 2012 yang digelar Permata Bank, hari ini.
Rasio utang China terhadap PDB tercatat 21,6%, sedangkan Jerman, Inggris, dan Amerika tercatat masing-masing 86%, 72,7%, dan 97,5%. Rasio utang yang lebih besar terjadi di Jepang, dengan besaran utang mencapai 227,4% terhadap PDB.
"Kondisi ini justru masa-masa bagus buat menarik utang," ujarnya.
Menurut Faisal, defisit APBN seharusnya diperbesar agar pemerintah bisa berekspansi mencari pembiayaan yang berasal dari utang. Defisit tahun ini diperkirakan hanya mencapai 1,7% atau lebih rendah dari target pemerintah yang ditetapkan dalam APBN-P 2011, yakni 2,1%.
"Defisit harusnya diperbesar saja sampai 2,5% misalnya, karena kan batas maksimalnya 3%. Jadi bisa menarik utang untuk infrastruktur," katanya.
Namun, Faisal menyayangkan penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari utang yang habis untuk menutup subsidi BBM yang tahun ini mencapai Rp 129,7 triliun.
Menurutnya, hal ini memiliki dampak risiko fiskal yang besar karena sumber pembiayaan digunakan untuk proyek yang tidak produktif dan tidak berdampak nyata pada pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan.
Defisit APBN
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto menuturkan meskipun defisit APBN-P 2011 diperkirakan akan lebih rendah dari asumsi yang diperkirakan pemerintah, pemerintah akan tetap menarik pembiayaan defisit sesuai rencana.
"Sejauh ini pembiayaan defisit masih kurang Rp13 triliun, jadi kami akan tetap menarik pembiayaan sesuai target," tuturnya.
Jika di akhir tahun realisasi defisit tercatat di bawah target, lanjut Rahmat, pembiayaan yang berasal dari utang dapat digunakan untuk program-program awal tahun.
Tahun ini, pemerintah berencana menarik pembiayaan defisit APBN-P 2011 sebesar Rp150,8 triliun yang pembiayaannya a.l. berasal dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp126,7 triliun dan penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp56,2 triliun. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
