JAKARTA: Lebih dari 60% dana APBN 2011 dialokasikan secara riil ke daerah, pasalnya kegiatan ekonomi dan pengelolaan anggaran di tingkat daerah disadari menjadi ujung tombak pemerataan pertumbuhan ekonomi.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan secara kasar, alokasi transfer daerah dalam APBN hanya sekitar 35%, namun banyak pengeluaran pemerintah pusat yang disalurkan ke daerah.
"Komitmen pemerintah desentralisasi langsung itu 35% dari APBN. Yang lain melalui berbagai mekanisme yang sifatnya langsung maupun lewat kementerian," ujarnya Bambang dalam pemaparan Prospek dan Daya Saing Perekonomian Daerah 2012 hari ini.
Adapun, mekanismenya dapat disalurkan langsung kepada pemerintah daerah melalui DAU (Dana Alokasi Umum), maupun kepada masyarakat dalam bentuk subsidi BBM, listrik, pangan, dan subsidi lain yang bentuknya bantuan sosial seperti PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Mandiri).
"Ini sangat mempengaruhi ekonomi daerah dan jumlahnya tidak kecil, secara total aliran dana di daerah bisa mencapai sekitar 60% dari total APBN," lanjutnya.
Berdasarkan kajian BKF, total aliran dana di daerah mencapai Rp752,3 triliun atau 61,2% dari total belanja negara dalam APBN-P 2011 Rp1229,6 triliun. Aliran dana ke daerah ini terdiri dari Rp393,0 triliun transfer daerah, Rp171,6 triliun belanja pusat di daerah, Rp168,4 triliun subsidi, dan Rp19,3 triliun dana bantuan sosial.
Adapun pola alokasi transfer daerah dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam, jumlah penduduk, serta jumlah kabupaten/kota di suatu provinsi. Hal ini membuat ketimpangan tranfer antardaerah sulit dihindari. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
