JAKARTA: Pemerintah diharapkan dapat memberikan stimulus fiskal berupa pemotongan pajak guna mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah krisis ekonomi global.Kepala Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk Anton Gunawan mengungkapkan kebijakan fiskal yang dimaksud dapat dimasukan dalam perubahan undang-undang perpajakan."Stimulus itu misalnya dari pemotongan pajak bukan belanja pemerintah. stimulus fiskal melalui belanja pemerintah tidak akan berdampak nyata untuk mendorong sektor riil karena penyerapan anggaran masih tergolong rendah," ujarnya.Dia mencontohkan, hingga September, realisasi belanja modal pemerintah baru mencapai Rp38,9 triliun atau 27,6% dari anggaran.Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan dari sisi kebijakan moneter saat ini bank sentral tengah fokus pada kebijakan pro pertumbuhan."Kebijakan pro pertumbuhan tersebut dilakukan untuk antisipasi dampak krisis ekonomi global. Penurunan BI Rate [suku bunga acuan] adalah salah satu langkah kongkrit kebijakan ini," tegasnya.Namun demikian Anton menilai kebijakan moneter tidak dapat berjalan sendiri dan perlu didukung oleh kebijakan fiskal. Kedua kebijakan, apabila saling mendukung diharapkan dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia meski terjadi perlambatan perekonomian dunia.Bank Indonesia telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 6,5% untuk tahun ini dan tahun depan, di bawah proyeksi sebelumnya 6,6% untuk tahun ini dan 6,7% pada 2012.Meski demikian Perry optimistis perekonomian Indonesia relatif tahan terhadap dampak krisis ekonomi yang dipicu oleh Yunani dan Amerika Serikat (AS) ini. Hal tersebut disebabkan karena ekspor Indonesia tidak fokus kepada AS dan Eropa.Dia menjelaskan, nilai perdagangan Indonesia ke kedua kawasan jauh lebih rendah dibandingkan 5 tahun lalu. Saat ini porsi perdagangan ke Negeri Paman Sam hanya mencapai 8% sedangkan ke Eropa hanya 10% dengan Belanda dan Jerman sebagai negara yang paling banyak berhubungan. (faa)