JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan kepada TNI dan Polri soal kewajiban membeli alutsista produksi nasional.Terkait dengan itu, Kepala Negara mengingatkan supaya tidak ada lagi praktik kongkalingkong dalam pengadaan alutsista seperti yang biasa terjadi di masa lalu."Saya ingatkan pebisnis, yang mengikuti di bidang ini untuk mematuhi kebijakan pemerintah, kemudian ikut membangun kemandirian industri kita sendiri dan tidak ada penyimpangan atau kongkalingkong seperti yang terjadi pada waktu yang lalu yang merugikan negara," ujarnya dalam rapat pembahasan alutsista di Istana Presiden, hari ini.Dia menambahkan menerapkan cara yang benar dalam pengadaan alutsista diyakini bisa mengoptimalkan anggaran untuk memperkuat persenjataan dalam pertahanan negara.Menurut dia, produksi senjata melalui BUMN, seperti dari PT PAL, PTDI dan PT Pindad harus diserap oleh departemen pertahanan untuk kebutuhan TNI dan Polri.Dia menambahkan hal serupa juga harus dilakukan oleh lembaga pemerintah yang lain seandainya membutuhkan produk serupa dalam spesifikasi sipil karena juga bisa dipenuhi oleh perusahaan tersebut.
Presiden mengatakan pengadaan peralatan itu hanya boleh diimpor jika memang tidak ada diproduksi di dalam negeri.Dalam hal ini, Presiden Yudhoyono memberi contoh kesepakatan impor pesawat tempur dari Korea Selatan.
Akan tetapi, lanjutnya, kebijakan impor itu juga harus diikat dengan komitmen transfer teknologinya sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi kepentingan kemandirian bangsa."Kita harus membangun kerangka kerjasama yang konstruktif seperti join invesment, joint production, joint riset and development. Dengan demikian benefit ekonomi kita dapatkan, transfer teknologi juga terjadi," katanya lagi. (Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
