JAKARTA: Pemerintah perlu memberlakukan kebijakan yang memaksa entitas bisnis yang memiliki pangsa pasar di Indonesia untuk mengembangkan industrinya di dalam negeri.Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Muhammad Said Didu menuturkan pemerintah perlu menerapkan kebijakan insentif fiskal (pajak dan bea) bagi entitas yang membangun industrinya di Tanah Air. Pada saat yang sama, lanjut dia, pemerintah menerapkan kebijakan disinsentif terhadap produk yang hanya dipasarkan ke dalam negeri."Selain itu harus diterapkan kebijakan pajak ekspor terhadap ekspor bahan mentah. Pemerintah juga harus memberikan jaminan kepada perbankan nasional untuk perusahaan dalam negeri yang memproduksi alat utama sistem persenjataan [alutsista]," ujarnya hari ini.Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution sempat mengeluhkan struktur industri di dalam negeri yang belum mendalam. Dampaknya, pertumbuhan industri akan selalu diiringi dengan tingginya impor barang modal.Said mengungkapkan dampak dari kebijakan pemerintah yang mendorong sektor industri adalah peningkatan nilai tambah, devisa, pajak, penyerapan tenaga kerja, dan daya tawar posisi bersaing."BUMN bisa ditugaskan untuk mempercepat implementasi kebijakan percepatan proses industrialisasi."Saat ini, pemerintah sedang geram dengan keputusan Research In Motion (RIM) membangun pabrik di Malaysia. Dampaknya, muncul rencana meminta pemberlakuan disinsentif pajak produk telepon pintar (BlackBerry) itu berupa pajak penjualan barang mewah (PPNBM).Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan mengaku kecolongan atas dibangunnya pabrik tersebut. Menurut Gita, penerimaan RIM atas penjualan BlackBerry di Indonesia mencapai US$ 1,2 miliar tahun depan. Penjualan BlackBerry di Tanah Air mencapai 4 juta unit dibandingkan dengan Malaysia yang berkisar 400.000 unit.(mmh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
