JAKARTA: Pemerintah dinilai perlu membuat kebijakan yang lebih konkret untuk mengembangkan energi baru terbarukan dibandingkan dengan hanya menyediakan angka-angka kebutuhan investasinya.Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi untuk mengembangkan energi baru terbarukan di Indonesia mencapai Rp134,6 triliun hingga 15 tahun ke depan. Investasi itu akan dialokasikan untuk pengembangan energi baru terbarukan di lima koridor ekonomi yakni di Sumatra Rp25,06 triliun, Jawa Rp86,3 triliun, Sulawesi Rp15,77 triliun, di Bali-Nusa Tenggara Rp2,64 triliun, serta di Papua-Maluku Rp4,83 triliun. Namun, Wakil Ketua Komite Tetap Kadin bidang Energi Baru Terbarukan Erwin S. Sadirsan mengatakan pemerintah tidak cukup hanya menyediakan angka-angka kebutuhan investasi saja. "Yang diperlukan bukan angka kebutuhan investasi, tetapi lebih tepat dari sources. Suplainya harus dipikirkan, berapa yang bisa disuplai ke masing-masing koridor, per tahunnya berapa dan sumber dananya dari mana?" ujarnya ketika dihubungi Bisnis hari ini.Menurut Erwin, kebutuhan investasi di bidang energi baru terbarukan ke depannya bisa benar demikian adanya (Rp134,6 triliun), bisa juga bahkan membengkak lebih tinggi. Yang paling utama dibutuhkan, lanjutnya, sebenarnya adalah kebijakan pemerintah membuat feed in tariff (harga berbasis biaya) di bidang energi baru terbarukan. Feed in tariff diperlukan guna mendorong investasi dalam pengembangan energi terbarukan melalui kepastian pengembalian investasi kepada investor. "Jadi misalnya saya punya tenaga surya. Siangnya saya kirim listrik ke PLN dengan harga Rp1.000 per kwh. Tetapi pada malam hari ketika saya pakai listrik PLN, saya belinya hanya Rp650 per kwh. Jadi saya dapat pengembalian investasi sebesar Rp350 per kwh, atas pembelian fotovoltaik tersebut," ujarnya.Erwin sangat menyayangkan kelambanan pemerintah dalam membuat kebijakan ini. Menurutnya, hampir di seluruh negara saat ini sudah menerapkan kebijakan feed in tariff. Bahkan di Jepang, perbandingan harga listrik dari energi baru terbarukan dengan harga listrik dari energi biasa, pengembalian investasinya bisa mencapai 3 kali lipat. "Kebijakan feed in tariff untuk energi baru terbarukan di Indonesia itu belum ada. Kadin sudah lama mengusulkan itu tapi belum direspons hingga sekarang. Padahal kalau itu dijalankan, saya yakin penggunaan energi baru terbarukan akan meningkat,"ujarnya. Sebelumnya Plt Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Kardaya Warnika mengatakan kebutuhan investasi untuk mengembangkan energi baru terbarukan di Indonesia mencapai Rp134,6 triliun hingga 15 tahun ke depan. Hal itu tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025."Pengembangan energi baru terbarukan adalah program prioritas pemerintah untuk memasok energi alternatif bagi masyarakat. Dana itu untuk investasi infrastruktur dan pembangkit listriknya," ujarnya. Menurut Kardaya, pemerintah saat ini sedang berusaha meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan di masyarakat seperti dengan mengganti lampu-lampu penerangan jalan di seluruh Indonesia dengan lampu penerang jalan bertenaga surya atau solar cell.Pemerintah juga mengusulkan agar listrik yang dipakai di pusat perbelanjaan tidak lagi berasal dari PLN, tapi diganti dengan listrik dari tenaga surya dengan memasang panel surya di atas atap mal-mal yang ada di kota-kota besar. (ea)

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru