Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah akan ikutsertakan pemda di Inalum

JAKARTA: Pemerintah menjanjikan keikutsertaan pemerintah daerah di PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) setelah pengakhiran kontrak kerja sama dengan konsorsium Jepang pada November 2013.

JAKARTA: Pemerintah menjanjikan keikutsertaan pemerintah daerah di PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) setelah pengakhiran kontrak kerja sama dengan konsorsium Jepang pada November 2013.

Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan terdapat dua tahapan, yaitu pertama menyelesaikan internal yang terkait dengan hak dan kewajiban serta merumuskan langkah untuk menjaga agar kinerja positif Inalum hingga 2013. Kedua, menuntaskan langkah penentuan pengendali baru Inalum dan bagaimana cara yang akan ditempuh.

Berdasarkan instruksi lisan dan tertulis dari Wakil Presiden kemungkinan besar penentuan pengendali proyek dilakukan dengan tender terbuka, tuturnya hari ini.

Hidayat juga mengatakan Wapres juga memberikan arahan agar tim perunding Indonesia mulai memikirkan cara agar pemerintah daerah dilibatkan secara bisnis dalam proyek Inalum.

Namun, tuturnya, sejauh ini pemerintah belum menetapkan cara dan mekanisme keterlibatan pemerintah daerah tersebut, termasuk kemungkinan dengan mekanisme golden share.

Kalau soal kemungkinan dapat golden share, kami belum sampai ke sana, ungkapnya.

Menperin yang juga menjadi Ketua Tim Perunding berdasarkan Keppres No.27/2010 tersebut menyatakan tim negosiasi Inalum dijadwalkan untuk bertemu pertama kali di Jakarta pada 18 Februari 2011.

Besok [hari ini] kami akan kedatangan Senior Vice Minister of MITI. Karena dia wakil pemerintah resmi, saya akan menghadapinya sebelum ke NTT. Saya akan sampaikan perundingan harus berjalan terus, karena sebelum menuju pengakhiran 2013 banyak masalah yang harus diselesaikan.

Pemerintah, lanjutnya, hingga kini masih dalam posisi semula untuk melakukan pengakhiran kontrak pada 2013 sebagaimana tertuang dalam master agreement, dengan berbagai argumentasi seperti buruknya kinerja Inalum selama 27 tahun pertama masa kontrak dan Jepang belum memenuhi kriteria yang diinginkan pemerintah, serta program yang diinginkan pascapengambilalihan Inalum.

Namun, tuturnya, dalam perundingan pihak Jepang kemungkinan akan datang dengan berbagai argumentasi untuk memperkuat posisinya yang menghendaki adanya perpanjangan kontrak.

Jepang kan ingin terus dan tentu mengajukan alasan-alasan dan Indonesia juga akan menyampaikan argumentasi, seperti selama ini merasa kurang perform 20 tahun merugi dan sebagainya. Kalau alasan mereka karena 60% dari total produksi itu kan dieskpor ke Jepang.

Ketua Otorita Asahan Effendi Sirait mengatakan banyak kerugian yang disebabkan produksi aluminium tidak maksimal karena menurunnya debit air Danau Toba yang mempengaruhi pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan II.

Produksi rata-rata dari 1982 sampai 2002 sekitar 185.000 ton per tahun, dengan kapasitas terpasanganya 225.000 ton per tahun.

Kerugian juga disebabkan karena perusahaan mengalami rugi kurs. Banyak utang Inalum memakai pinjaman yen yang nilainya terus menguat, sementara pembayarannya dalam dolar Amerika Serikat. Masalahnya adalah bunga pinjaman yang tinggi dan manajemen Inalum yang kurang efisien." (hl)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : sunu budiman
Editor : Mursito

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper