LIPI: Pertumbuhan RI tak perbaiki kesejahteraan masyarakat

JAKARTA: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi tidak terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat, terutama jika diukur dari tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Yanto Rachmat Iskandar
Yanto Rachmat Iskandar - Bisnis.com 22 Desember 2010  |  07:37 WIB

JAKARTA: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi tidak terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat, terutama jika diukur dari tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Wijaya Adi, Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI, menuturkan ketika kondisi ekonomi makro menggembirakan, belum tentu dari sisi mikro dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Hal ini yang terlihat di Tanah Air, di mana pertumbuhan ekonomi tinggi kurang berkorelasi dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

Jadi pertumbuhan ekonomi tidak terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat, ujar dia dalam dikusi Outlook Ekonomi Indonesia 2011, hari ini.

Menurut Wijaya, pemerintah selalu menggunakan data tingkat pengangguran terbuka untuk mengukur korelasi pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja. Data tesebut tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan sesungguhnya dari masyarakat, karena orang yang bekerja dengan penghasilan minim dan jumlah jam kerja di bawah standar dikeluarkan dari kategori pengangguran.

Oleh karena itu kami menggunakan istilah setengah pengangguran, kerjanya kurang dari 35 jam seminggu, karena lebih menggambarkan kesejahteraan pekerja, tuturnya.

LIPI mencatat tingkat setengah pengguran terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, dari 29,64 juta orang pada 2005 menjadi 32,8 juta pada 2010. Pada 2011, jumlah setengah pengangguran diproyeksi LIPI meningkat menjadi 34,32 juta orang.

Itu mencerminkan kesejahteraan dari (sisi) pengangguran yang semakin banyak. Ternyata, pengangguran yang berpendidikan tinggi atau dikelola oleh universitas trennya meningkat sejak 2006. Tapi tidak terjadi pada lulusan di bawahnya. Ini menjadi pertanyaan besar. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya Cuma menganggur, tandasnya.

Wijaya juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran kemiskinan yang terus meningkat dengan realisasi pengurangan jumlah penduduk miskin. Pemerintah pada 2009 menggelontorkan dana sebesar Rp71 triliun untuk mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 1,51 juta jiwa, yakni dari 32,53 juta orang miskin pada 2009 menjadi 31,02 juta orang miskin pada 2010.

Artinya untuk mengentaskan 1 orang miskin (selama 2009) butuh dana Rp47 juta. Luar biasa besar, katanya. (mrp)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top