JAKARTA: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) versi Prabowo Subiyanto menilai rencana pemerintah mengimpor beras 600.000 ton akan berdampak semakin tertekannya harga beras dalam negeri. Wakil Ketua Umum HKTI Rachmat Pambudy menyatakan impor beras yang akan dilakukan pemerintah yakni 550.000 ton dari Vietnam dan sisanya dari Thailand untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah (CPB) tidak akan menguntungkan petani."Akan tetapi mengingat stok CBP Bulog semakin terbatas dan akan dilakukannya operasi pasar maka HKTI dengan berat hati mendukung kebijakan pemerintah ini," ujarnya, di Kementerian Pertanian akhir pekan lalu. Menurut Rachmat pemerintah dapat memberikan antisipasi atas kerugian yang diderita petani. Jika produksi beras dalam negeri mencapai 60 juta ton gabah kering giling (GKG), atau setara 60 miliar kg sementara pada saat bersamaan dilakukan impor beras, maka harga per kilogram beras dalam negeri anjlok. "Jika penurunan harga Rp 100 per kg maka potensi pendapatan yang seharusnya masuk ke kantong petani sebesar Rp60 triliun akan menguap. Jelas impor akan sangat merugikan petani."Dia menambahkan upaya impor yang dilakukan pemerintah akan menyedot devisa negara dalam jumlah besar dan berpotensi memperbesar angka pengangguran. Jika pemerintah mengimpor beras 2,5 juta ton GKG, maka setara dengan menghilangkan kesempatan kerja bagi 5 juta penduduk. Padahal, jika tidak dilakukan impor maka angka 2,5 juta ton beras dapat diperoleh dengan memberdayakan lahan persawahan seluas 500.000 ha. "Dimana untuk sawah seluas 1 hektare dibutuhkan 10 orang tenaga kerja. Dengan demikian dapat menghasilkan 5 ton beras," katanya. (ra)
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
