Banyak kabupaten belum serius tangani sanitasi

KEDIRI: Kementerian Pekerjaan Umum mencatat sedikitnya 10% pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia dinilai masih belum serius dalam penanganan program sanitasi dengan indikator masih belum dibiayainya program tersebut dalam alokasi APBD.
Yusuf Waluyo Jati | 08 Desember 2010 23:59 WIB

KEDIRI: Kementerian Pekerjaan Umum mencatat sedikitnya 10% pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia dinilai masih belum serius dalam penanganan program sanitasi dengan indikator masih belum dibiayainya program tersebut dalam alokasi APBD.

Sementara itu pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikan dana program sanitasi periode 2010-2014 mencapai Rp14 triliun guna mengentaskan sekitar 40 juta penduduk Indonesia yang kini belum mendapatkan layanan sanitasi agar pada 2015 dapat terbebaskan.Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Budi Yuwono mengakui bila alokasi dana program sanitasi sebesar Rp14 triliun dari APBN selama lima tahun itu dapat menjadi dana stimulan dan dibantu dengan alokasi APBD bisa besar kualitas layanan sanitasi di Indonesia."Dari data yang masuk di Kementerian PU, hingga kini tercatat baru 51% pemkab maupun pemkot yang memiliki kelayakan sanitasi bagi warganya. Bahkan tercatat sedikitnya 10% dari total pemda se-Indonesia yang diketahui belum mengalokasikan dana di APBD-nya untuk soal program sanitasi," kata Budi kepada Bisnis pada pembukaan City Sanitation Summit IX di Kediri, Rabu malam (8 Desember).Alokasi dana sanitasi dari APBN selama 5 tahun itu, kata dia, telah mengalami peningkatan sebesar lima kali lipat dibandingkan periode sama sebelumnya (2005-2009). "Alokasi Rp14 triliun itu belum memadai sehingga perlu dorongan sharing dari pemda agar program penyediaan sanitasi bisa lebih masif lagi," katanya.Dia mengungkapkan pemerintah akan mendorong terus agar pemprov, pemkab dan pemkot di Indonesia dapat merancang program penanganan sanitasi secara lebih integral."Setiap pemda diharapkan dapat memprogramkan sanitasi secara serius baik dengan sistem terpusat, komunal maupun individu yang direncanakan serta direalisasi secara bertahap dan menyeluruh sehingga akses sanitasi dapat dinikmati semua masyarakat. Hingga kini tercatat ada 40 juta orang penduduk yang belum memiliki sanitasi," ujarnya.Jumlah penduduk yang tidak memiliki fasilitas sanitasi itu, lanjut dia, menjadi fokus upaya pemerintah dalam pennyediaan akses sanitasi yang akan dilakukan hingga 2014."Ini juga menjadi program capaian MDGs [Mililinium Development Goals] di Indonesia, sehingga pada 2015 jumlah 40 juta penduduk itu bisa memperoleh sanitasi secara layak," tegasnya.Budi mengakui keberadaan masyarakat yang belum memiliki fasilitas sanitasi itu kebanyakan berada di kota-kota besar dan mayoritas itu berada di pulau Jawa."Kondisi ini yang mesti menjadi perhatian bagi pemda di Jawa agar warganya bisa memiliki sanitasi. Keberadaan Akkopsi [Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi] yang kini beranggotakan 22 pemda itu menjadi penting guna mendorong capaian program MDGs tersebut," ungkapnya. (msw)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top