Bisnis.com, JAKARTA — Rencana konstruksi megaproyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) masih terus dimatangkan hingga saat ini. Di mana, proyek ini telah ditekankan menjadi agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto sejak awal kepemimpinannya.
Dalam gagasannya, konstruksi tanggul laut raksasa dicanangkan demi melindungi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini sebagian besar terkonsentrasi di kawasan pesisir utara Pulau Jawa.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmad Pambudy menjelaskan, pusat-pusat kegiatan ekonomi di sepanjang koridor utara Jawa ini menyumbang hingga 27% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menjadikannya tulang punggung ekonomi yang mutlak harus dilindungi.
Karenanya, apabila langkah antisipasi konkret tidak segera diimplementasikan, Indonesia dihadapkan pada risiko kerugian sosial-ekonomi yang masif, mengingat tingginya kerentanan wilayah pesisir terhadap ancaman kenaikan permukaan air laut dan banjir rob.
“Perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian sosial ekonomi yang besar. Paling tidak terdapat 319 kabupaten kota yang saat ini tingkat kerentanan iklimnya sangat tinggi dengan potensi kerugian mencapai Rp544 triliun atau lebih dari Rp2.000 triliun pada tahun 2029 kalau tidak diatasi. Ini berarti 2/3 dari APBN kita bisa habis hanya gara-gara kerentanan iklim yang harus kita atasi," jelasnya dalam agenda Dialog Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut di Jakarta, Senin (13/7/2026).
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku tengah berkoordinasi intensif bersama stakeholders terkait dalam rangka perencanaan pembangunan Giant Sea Wall.
Baca Juga
Pasalnya, dari data yang dihimpun Kemenko IPK, penurunan permukaan tanah (land subsidence) di kawasan Pantura Jawa saat ini tercatat berkisar antara 5 cm hingga 20 cm setiap tahunnya.
Fenomena penurunan muka tanah itu dalam laporannya dipicu oleh dua faktor utama, yaitu pemuaian air laut akibat pemanasan global (thermal expansion) serta tingginya eksploitasi air tanah secara masif oleh industri dan rumah tangga.
Oleh karena itu, Menko IPK menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan akar permasalahan tingginya eksploitasi air tanah terlebih dahulu sebelum konstruksi fisik tanggul laut raksasa mulai dibangun.
“Can you imagine? Kalau kita bikin tanggul pantai, dalam 10 tahun ya sudah makin turun lagi dan air laut juga naik terus. Ini mengapa? Karena ekstraksi air tanah," tegas AHY.
Adapun dalam laporannya, wilayah pesisir Jakarta, Semarang, dan Demak tercatat menjadi wilayah yang paling masif mengalami penurunan muka tanah. Di mana, dalam 10 tahun permukaan tanahnya diperkirakan dapat turun hingga 2 meter.
Dorong Peningkatan Nilai Ekonomi
Sejalan dengan visi menyelamatkan koridor ekonomi di sepanjang pesisir Utara Jawa, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) menyebut konstruksi Giant Sea Wall akan dilakukan di kurang lebih sekitar 575 Km sepanjang Pantura.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pesisir Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf, menjelaskan bahwa pendekatan konstruksi GSW akan dilaksanakan melalui skema pembangunan (hard structure) yang diintegrasikan dengan pendekatan berbasis alam (nature-based solution) guna memastikan keberlanjutan ekosistem pesisir.
Nantinya, penanganan banjir rob di beberapa wilayah akan dilakukan lewat pengelolaan hutan mangrove yang luas sekaligus merehabilitasi ekosistem pesisir yang selama ini mengalami degradasi akibat aktivitas industri dan permukiman.
Sementara itu, pada bagian tanggul laut yang dibangun menggunakan struktur fisik modern, pemerintah akan merancang infrastruktur tersebut agar memiliki fungsi multiguna yang bernilai ekonomi tinggi.
BOPPJ memproyeksikan bahwa tanggul laut raksasa ini nantinya dapat ditingkatkan fungsinya menjadi jalur konektivitas baru, seperti jalan tol laut serta jaringan transportasi massal cepat (LMRT).
Dalam paparan yang dibagikan, Didit juga menambahkan bahwa ruang kota baru yang lebih modern dan dinamis akan ditumbuhkan, lengkap dengan fasilitas wisata bahari, pelabuhan perikanan ramah lingkungan (eco fishing port), serta kampung nelayan modern yang sejahtera.
“Pendekatan kami itu terintegrasi. Bukan hanya berbasis ilmu pengetahuan, tapi berbasis integrasi sosial, integrasi ekonomi, dan integrasi teknologi di dalamnya. Bekerja sama dengan pihak masyarakat, pihak pemerintah daerah, baik pusat pemerintah provinsi, kabupaten, kota,” ujarnya.
Meski konstruksi GSW di Pulau Jawa masih dimatangkan, Didit menyebut pemerintah juga ke depan turut akan mengatasi banjir rob yang terjadi di beberapa pulau lainnya.
Hanya saja, pada tahap pertama prosesnya masih diprioritaskan untuk dikembangkan di Pulau Jawa terlebih dahulu demi menyelamatkan koridor ekonomi yang berdiri di sepanjang wilayah tersebut.
“Bukan hanya saja Pulau Jawa, tapi hampir seluruh pantai yang memang memiliki kondisi alam yang betul-betul menghadapi tantangan terkait naiknya muka air laut dan adanya land subsidence. Namun demikian sebagai center of gravity, Pulau Jawa merupakan salah satu bagian penting untuk dilaksanakan intervensi sebagai kawasan strategis di Indonesia. Karena pelaksanaan kegiatan ini berkaitan dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar,” ujarnya.
Sebelumnya, BOPPJ memperkirakan pembangunan Giant Sea Wall khusus untuk wilayah Jawa saja bakal menelan investasi jumbo hingga US$100 miliar atau setara Rp1.740 triliun (asumsi kurs Rp17.404).
