Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu meyakinkan investor global terkait dengan kedisiplinan fiskal pemerintah yang dinilai memicu pelemahan nilai tukar rupiah.
Hal tersebut bisa dilakukan Presiden Prabowo ketika berbicara di World Economic Forum (WEF), Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Sebab, forum tersebut dinilai menjadi momen yang tepat bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan kebijakannya.
Menurut Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Fakhrul Fulvian, komitmen kedisiplinan fiskal pemerintah penting untuk dikomunikasikan di forum tersebut. Apalagi, setelah konsolidasi fiskal tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo ditutup dengan pelebaran defisit menjadi Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB.
"Tetap harus dari pemerintah, dari Presiden Prabowo itu harus menunjukkan dan mengkomunikasikan bahwa kesinambungan fiskal itu adalah hal yang sangat utama untuk memastikan keberlangsungan operasional negara ke depannya. Ini tetap harus dikomunikasikan," terang Fakhrul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Menurut Fakhrul, APBN 2026 perlu dijaga dengan disiplin fiskal yang baik guna memastikan stabilitas. Akan tetapi, anggaran negara juga harus berfungsi dinamis guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
"Kita melihat stabilitas, ada disiplin fiskal, tetapi memang harus dinamis ke arah pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," paparnya.
Baca Juga
Tembus Batas 3%
Sebelumnya, Managing Director, Chief India Economist and Macro Strategist, Asean Economist HSBC Pranjul Bhandari pun tidak menutup kemungkinan pemerintahan Prabowo pada tahun kedua bakal menembus batas defisit APBN 3% terhadap PDB.
Menurut Pranjul, hal itu terlihat dari realisasi defisit APBN 2025 yang kian melebar. Awalnya, defisit ditargetkan sebesar 2,53% terhadap PDB pada UU, dan akhirnya melebar ke 2,78% pada semester I/2025.
Kondisi fiskal 2025, terangnya, tidak lepas dari realisasi penerimaan pajak yang rendah dan melonjaknya kebutuhan belanja pemerintah untuk berbagai stimulus maupun program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Dan hal itu [kondisi APBN 2025] menimbulkan anggapan bahwa ada kemungkinan target 3% atau batas atasnya akan terlampaui pada tahun 2026," ujarnya pada media briefing, Senin (12/1/2026).
Akan tetapi, kondisi fiskal 2026 bisa membaik seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi sehingga berdampak ke penerimaan pajak. Hal ini kendati realisasi penerimaan pajak 2025 hanya 87% dari target atau hanya Rp1.917 triliun.
Masalahnya, target penerimaan pajak 2026 semakin menantang dengan baseline realisasi 2025 yang terlampau rendah. Untuk diketahui, target penerimaan pajak sesuai UU APBN 2026 Rp2.357,7 triliun meningkat 7,6% (YoY) dari UU APBN 2025 yaitu Rp2.189,3 triliun.
Dengan realisasi akhir 2025 hanya Rp1.917 triliun (shortfall Rp272 triliun), maka pertumbuhannya ke target 2026 melonjak ke 22,9% (YoY).
"Beberapa hal terjadi di 2025 seperti pertumbuhan PDB yang rendah. Hal ini bisa membaik di 2026. Selain itu, saya mendengar konferensi pers Menteri Keuangan, setidaknya sampai dengan saat ini dia selalu berbicara soal tetap mempertahankan batas [defisit] 3%. Jadi saya akan merujuk ke pernyataannya itu," lanjut Pranjul.
Pelemahan Rupiah
Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa perkembangan nilai tukar rupiah belakangan ini turut dipengaruhi oleh faktor domestik dan global.
Dari sisi domestik, dia mengakui kondisi fiskal pemerintah maupun terkait dengan pencalonan Wakil Menteri Keuangan Thomas A. Djiwandono sebagai Anggota Dewan Gubernur BI, turut memengaruhi aliran modal asing keluar (capital outflow) sehingga berimbas ke rupiah.
"Aliran modal asing keluar juga karena juga ada kebutuhan valas yang besar dari sejumlah korporasi termasuk oleh Pertamina, PLN, maupun juga Danantara dan juga persepsi pasar, ini persepsi pasar terhadap kondisi fiskal dan juga proses pencalonan deputi gubernur," terangnya pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Adapun dari sisi eksternal, beberapa faktor pemicunya mencakup tensi geopolitik hingga tarif impor maupun kenaikan imbal hasil surat utang AS. Hal ini memicu capital outflow dari emerging markets termasuk Indonesia.
"Seperti tadi kami sampaikan pada tahun 2026 ini terjadi net outflow US$1,6 miliar data hingga 19 Januari 2026. Itulah faktor-faktor global," jelas Perry.
