Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sederet Respons Global usai Dikenakan Tarif Trump, dari Retaliasi hingga Negosiasi

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan respons sejumlah negara usai dikenaikan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat memaparkan kinerja ekonomi RI di acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, Selasa (8/4/2025)/Bisnis-Maria Y Benyamin
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat memaparkan kinerja ekonomi RI di acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, Selasa (8/4/2025)/Bisnis-Maria Y Benyamin

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah respons negara-negara yang dikenakan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump.

Dalam Sarasehan Ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan pada Selasa (8/4/2025), Airlangga menyebutkan China memilih menetapkan tarif balasan atau retaliasi sebesar 34% atas semua barang dari AS mulai 10 April 2025 dan menetapkan control ekspor atas logam tanah jarang.

"Vietnam meminta penundaan penerapan tarif dan mengusulkan negosiasi dengan AS, terutama untuk Nike dan AS belum menerima usulan ini," ujarnya.

Kemudian, India memilih untuk tidak melakukan retaliasi dan tetap terkena sanksi meski Perdana Menteri Narendra Modi telah terbang ke AS. Sementara untuk sesama negara Asean, Malaysia, lanjut Airlangga, menolak retaliasi tarif dan mengedepankan pendekatan diplomatik.

Thailand akan terus melakukan negosiasi dan menawarkan pemanis untuk industri data center dan AI yang akan mengundang investasi AS di negara tersebut.

"Filipina dikenakan tarif relatif lebih rendah [17%] dan melihat sebagai peluang untuk memperkuat hubungan dengan AS," jelasnya.

Sementara, Uni Eropa disebutkan menyiapkan tindakan balasan dan membuka peluang negosiasi. Adapun Brasil mempertimbangkan tindakan hukum WTO dan telah mengesahkan UU untuk retaliasi.

Sikap Indonesia

Airlangga juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons kebijakan tersebut yaitu Indonesia memilih negosiasi karena AS merupakan mitra strategis.

Kemudian, pemerintah akan merevitalisasi perjanjian perdagangan dan investasi. "Selain itu disiapkan juga sejumlah kebijakan seperti deregulasi nontariff measure, evaluasi lartas termasuk halal sertifikasi dan balancing neraca perdagangan," jelas Airlangga.

Tidak hanya itu, Indonesia juga akan meningkatkan ekspor produk agrikultur AS seperti kedelai dan wheat, serta merealokasi pembelian LPG dan LNG dari AS.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper