Bisnis.com, JAKARTA – Dalam beberapa waktu terakhir, kabar rencana impor beras kembali mengemuka. Menariknya, secara historis, dalam beberapa periode terakhir impor beras hampir selalu terjadi mendekati masa pemilihan umum (Pemilu).
Seperti diketahui, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) meminta pemerintah segera melakukan impor beras dari negara lain. Hal itu dibutuhkan lantaran BUMN tersebut mencatat stok cadang beras pemerintah (CBP) saat ini hanya mencapai 594.856 ton.
Direktur Utama Bulog Budi Waseso atau akrab disapa Buwas mengatakan cadangan beras pemerintah yang kurang dari 600.000 ton tersebut, akan mengakibatkan kekhawatiran pasar dan berdampak panic buying. Apalagi pemerintah memandatkan, Bulog dapat menjaga stok CBP pada kisaran 1 juta-1,5 juta ton sebagai ambang batasnya.
“Jadi, seandainya kita harus impor, tapi kita juga memperhitungkan, bukan semau maunya ingin dapat jatah impor 500.000 ton, kita datangkan 500.000 ton. Kita melihat nanti produksi dari dalam negeri. Tetap kita memprioritaskan produksi dalam negeri walaupun harganya mahal,” ujar Buwas dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (24/11/2022).
Buwas mengungkapkan, Bulog sejatinya tidak ingin melakukan impor. Namun, kondisi stok di dalam negeri yang tidak memungkinkan Bulog untuk menyerap beras dari Petani. Dia pun menepis pernyataan bahwa Bulog tidak siap membeli beras petani dengan harga komersil.
Dia membeberkan, rencana impor sejatinya sudah disetujui dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) Kementerian Koordinator Perekonomian pada awal November 2022.
