Bisnis.com, JAKARTA – Langkah baru ditelurkan pemerintah dalam mengurai persoalan harga minyak goreng di dalam negeri. Selain pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng yakni refined, bleached, deodorized palm oil (RBDPO), pemerintah juga menempuh langkah lain.
Langkah itu adalah dengan berupaya menekan harga minyak goreng curah bersubsidi agar dapat mencapai harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter. Kebijakan itu ditempuh dengan dua cara.
Pertama, pembayaran selisih harga oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanpa mengurangi good governance dari BPDPKS yang diberikan kepada produsen.
Kedua, penugasan kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk melakukan distribusi minyak goreng curah kepada masyarakat di pasar-pasar tradisional, terutama minyak goreng yang berasal dari kawasan pelarangan ekspor, yang produsennya tidak memiliki jaringan distribusi.
"Jadi kepada produsen yang biasanya mengekspor, tidak punya jaringan distribusi, sehingga diberikan penugasan kepada Bulog untuk melakukan distribusinya," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers, Selasa (26/4/2022).
Khusus untuk cara kedua, yakni pelibatan Bulog, langkah ini seolah mengingatkan pada strategi hampir serupa yang terjadi pada medio 1994. Kala itu, Bulog berupaya ikut serta dalam pengendalian harga minyak goreng yang melonjak tajam.
