Bisnis.com, JAKARTA – Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dinilai tidak layak dan dapat membebani anggaran, dengan pertimbangan rasio utang serta tingginya kasus Covid-19 di Indonesia yang terjadi belakangan ini.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai selain gelombang kedua penyebaran virus, Indonesia juga harus menghadapi berbagai konsekuensi seperti defisit APBN akibat penurunan pendapatan dan pembengkakan anggaran belanja negara secara signifikan.
Untuk menghadapi peningkatan kasus yang mencatatkan rekor baru 21.345 kasus salam sehari, maka pemerintah menggunakan instrumen anggaran salah satunya yaitu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berjumlah Rp699,43 triliun untuk tahun anggaran 2021.
“Perlu dicatat bahwa seluruh anggaran PEN tersebut berasal dari pembiayaan, yang artinya akan menambah utang baru Indonesia secara akumulasi,” ujarnya seperti yang dikutip Bisnis dalam siaran pers, Kamis (7/1/2021).
Sementara itu, Ecky menyoroti penambahan rasio utang terhadap PDB sebesar 12 persen. Menurutnya dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, hal tersebut berpotensi menjadi catatan buruk bagi pemerintah.
Di tengah carut marut penanganan Covid -19, Pemerintah kembali melempar isu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Baca Juga
"Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro, dikatakan bahwa proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Masih dalam statement-nya, skema pembiayaan IKN tidak akan seluruhnya bergantung kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),” tegasnya.
Selain itu, Ecky menilai isu pembangunan IKN secara ekonomi jauh dari kata feasible atau layak meskipun disebut menggunakan pembiayaan di luar APBN sebesar 81 persen. Maka itu, dia meminta agar rencana tersebut dikaji ulang.
“Seperti pada awalnya disebutkan oleh juru bicara Presiden pada April 2021, bahwa atas total perkiraan anggaran IKN tersebut, hanya akan membebani APBN sekitar 1 persen. Selebihnya akan dibiayai dari berbagai sumber dengan berbagai metode. Perubahan komposisi beban APBN atas pemindahan IKN, menjadi salah satu indikator bahwa Pemerintah belum memiliki perencanaan yang kokoh dan ajeg yang bisa menjadi pendoman terlaksannya proyek tersebut,” ujarnya.
Di sisi lain, pembangunan IKN baru, kata Ecky, akan membutuhkan lahan kurang lebih 180.000 hektar tanah untuk membangun kantor pemerintahan, perumahan, dan infrastruktur lainnya.
Menurutnya, seluruh habitat di atas lahan tersebut terancam musnah bahkan saat pengosongan lahan dilakukan dengan pembakaran hutan, maka akan terjadi pencemaran udara dengan skala besar.
“Ketika masalah pandemi masih menjadi momok dan jumlah masyarakat yang bergantung kepada subsidi masih tinggi, program IKN yang notabene ‘mercusuar’, tidak menambah beban yang harus masyarakat tanggung,” jelasnya.
Anggota Dapil Jawa Barat III tersebut lalu menilai bahwa memindahkan IKN bukan merupakan solusi untuk membuat pusat pertumbuhan di luar Jawa.
Menurutnya, yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan dan menguatkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Jawa, bukan dengan mendorong pembukaan dan pengembangan kawan industri swasta yang ada di Pulau Jawa melalui pemberian fasilitas fiskal.
