Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Presiden Joko Widodo dalam keterangan resmi tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja pada Jumat, 9 Oktober 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.  - BPMI Setpres
Premium

Harap Cemas Menanti Aturan Turunan UU Cipta Kerja

18 Oktober 2020 | 09:58 WIB
Episode polemik Undang Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja masih akan berlanjut. Demonstrasi yang belum surut di sejumlah daerah hingga kukuh pemerintah melaju merumuskan aturan teknis dalam peraturan pemerintah (PP) menjadi babak baru.

Bisnis.com, JAKARTA - Episode polemik Undang Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja masih akan berlanjut. Demonstrasi yang belum surut di sejumlah daerah hingga kukuh pemerintah melaju merumuskan aturan teknis dalam peraturan pemerintah (PP) menjadi babak baru.

Isu UU buatan pemilik modal ini sesungguhnya kerap ditampik kalangan pengusaha. Dalam sebuah forum diskusi UU Cipta Kerja pekan lalu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani pun kembali menegaskan hal tersebut. Menurutnya, tak seluruh isi UU itu menguntungkan dunia usaha. Bahkan, dunia usaha pun masih dibuat khawatir akan regulasi turunan sebagai pedoman impelementasi UU nantinya.

"Sekarang kita tidak hanya bicara teori, kami kalangan pengusaha pun masih mengkhawatirkan PP dari UU ini akan seperti apa, karena seringkali UU bagus tetapi bermasalah diimplementasi. Untuk itu mari bersama mengawal karena jika UU ini sesuai dengan esensinya ini akan sesuai dengan yang semua pihak inginkan," kata Shinta.

Menurut Shinta, UU ini sudah sangat tepat dengan fokus utama yang membuka banyak kesempatan bekerja. Apalagi dalam tekanan pagebluk Covid-19 ini, pemutusan hubungan kerja atau PHK menjadi tren yang terelakkan.

Selaras dengan hal itu, kue investasi pun semakin sempit. Sementara kunci membuka lapangan kerja seluas-luasnya adalah dengan mendapatkan investasi sebanyak-banyaknya baik dari lokal maupun asing.

Belum lagi masalah penyerapan tenaga kerja saat ini, menurut Shinta jika pada 2016 dengan Rp1 triliun investasi mampu menyerap sekitar 2.200 tenaga kerja maka saat ini dengan nominal yang sama tenaga kerja yang terserap hanya separuh atau sekitar 1.200 saja. Alhasil, bisa dibayangkan saat ini Indonesia membutuhkan berapa ratus triliun investasi untuk kembali memperkerjakan jutaan masyarakat yang PHK ditambah bonus demografi dalam periode satu dekade mendatang.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top