Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan bahwa rencana pemindahan ibu kota negara ke Penajam Passer Utara Kalimantan Timur ditunda.
"Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold dulu," kata Suharso.
Namun, Bappenas tetap mendukung persiapan serta masterplan dan pembangunan infrastruktur dasar.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa agenda peletakan batu pertama kemungkinan besar ditunda hingga 2022 atau 2023.
Pasalnya, fokus pemerintah saat ini adalah pemulihan pandemi Covid-19 dan distribusi vaksin. Penundaan rencana ini sebenarnya telah berulang kali disiratkan oleh Presiden Jokowi.
Saat membacakan Nota Keuangan dan RAPBN 2021 di gedung DPR/MPR, Jumat (14/8), Presiden Jokowi mengatakan pemerintah fokus melakukan pemulihan ekonomi dan kesehatan dari pandemi Covid-19.
Baca Juga
Program lain yang menjadi fokus pemerintah adalah peningkatan investasi melalui penerapan omnibus law RUU Perpajakan dan RUU Cipta Kerja.
Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tri Dewi Virgianto mengatakan kementerian masih melanjutkan studi kelayakan atau feasibility studies untuk proyek ibu kota negara (IKN).
“Pemerintah saat ini fokus menanggulangi pandemi. Itu sebabnya, Presiden belum menyampaikan perkembangan persiapan IKN hingga saat ini,” katanya dalam diskusi virtual yang digelar oleh Kyoto Ideas Forum, Minggu (16/8).
Awal tahun ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa (4/2/2020) menyebutkan pada 2020 dimulai tahapan persiapan IKN dengan penyiapan masterplan, kemudian penetapan rencana tata ruang kawasan dan pembahasan RUU IKN hingga Badan Otorita Ibu Kota.
Pada 2021 rencananya akan sudah dimulai tahapan ground breaking IKN dan selanjutnya pada 2022 membangun hunian pendukung hingga sarana kesehatan.
Kemudian, pada 2023, membangun jaringan telekomunikasi, penyiapan lahan untuk diplomatik, hingga meningkatkan kesiapan bandara dan pelabuhan yang akan dituntaskan hingga 2024, ibu kota negara rencananya resmi di Kalimantan Timur.
