Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi dalam penerapan harga gas industri US$6 per MMbtu yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016.
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan dalam penerapan beleid tersebut harus ada evaluasi terkait dengan dampak apakah pemberian insentif tersebut ke hilir ini telah membuat industri-industri berkembang dan memberikan efek pada perkembangan ekonomi dalam negeri, sehingga menggantikan penurunan penerimaan negara.
Dia menambahkan, pemerintah harus mengevaluasi lebih dalam menentukan komponen harga gas tersebut, agar penekanan harga yang dilakukan lebih tepat sasaran.
“Setahu saya untuk hulu atau upstream sudah efisien karena sudah dihitung angka keekonomiannya sesuai reserve dan jangan semakin ditekan. Kalau konsumen ingin harga yang lebih murah, maka titik yang tidak efisien [midstream] juga harus berkorban,” katanya pada Rabu (1/4/2020).
Selain itu, Sugeng melanjutkan, perlu mengevaluasi kebijakan negara secara menyeluruh tentang biaya-biaya yang harus ditanggung oleh sektor hulu, terlebih yang sebetulnya masuk sebagai pendapatan negara maka harus dievaluasi kembali.
Menurut dia, sektor midstream seharusnya perlu dibenahi oleh pemerintah dalam pembentukan harga gas ke hilir, karena terdapat banyak komponen yang membentuk harga gas ke industri tersebut menjadi tinggi.
“Saat ini harga minyak dunia rendah. Jangan sampai kebijakan ini membuat investor hulu migas tidak berniat untuk mengembangkan lapangannya. Ke depan kita akan rugi banyak,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
