Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ada Potensi Anomali Konsumsi di Ramadan, Pemerintah Diminta Tetap Siaga

Kebijakan pemerintah menerapkan physical distancing diperkirakan membuat konsumsi pangan saat Ramadan tidak akan setinggi tahun-tahun sebelumnya. Namun pemerintah tetap diminta waspada.
Buruh menata karung berisi beras di Gudang Bulog Divre Jawa Barat di Gedebage, Bandung, Jawa Barat. Bisnis/Rachman
Buruh menata karung berisi beras di Gudang Bulog Divre Jawa Barat di Gedebage, Bandung, Jawa Barat. Bisnis/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA — Jaminan pasokan pangan menjadi segelintir pekerjaan rumah yang harus diantisipasi pemerintah jelang Ramadan, mengingat tekanan wabah corona diperkirakan belum akan reda dalam sebulan ke depan.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati memperkirakan permintaan akan kebutuhan pangan pokok berpotensi tak meningkat sebagaimana kondisi normal mengingat mobilitas masyarakat yang terbatas kala pandemi.

Kendati demikian, dia tetap memperingatkan adanya potensi harga pangan yang terkerek lantaran rantai pasok yang terdisruspsi.

"Dari intensitas konsumsi sebenarnya berkurang karena puasa, tetapi pemicu kenaikan konsumsi kala Ramadan adalah hal-hal yang sifatnya kultural seperti buka bersama dan pengajian. Dengan adanya imbauan untuk physical distancing, potensi dorongan permintaan relatif kecil," kata Enny kepada Bisnis, Kamis (26/3/2020).

Namun berbagai imbauan untuk mengurangi mobilitas tersebut secara bersamaan akan meningkatkan permintaan dengan memanfaatkan jasa logistik.

Dalam hal ini, Enny menilai keberhasilan mitigasi keamanan pasokan pangan akan diukur dari seberapa baik harga dapat dijaga di level stabil.

"Mitigasi pasokan pangan akan terlihat keberhasilannya jika harganya bisa dikendalikan. Dalam hal ini biaya distribusi akan memainkan peran besar. Sekalipun pasokan memadai, tentu ada biaya untuk logistik yang bertambah karena ini berbeda dengan kondisi normal," kata Enny.

Terpisah, dalam konferensi pers dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengemukakan bahwa pasokan, distribusi, stabilitas harga, dan ketersediaan menjadi sejumlah aspek yang bakal diperhatikan untuk menjamin pangan bagi masyarakat.

Dalam hal distribusi, dia menyebutkan bahwa pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah mengingat luasnya wilayah Indonesia yang harus dicakup. Kepala daerah pun diminta menjamin kelancaran distribusi pangan ke daerah-daerah yang dipimpin.

Adapun berdasarkan catatan Enny, terdapat tiga komoditas pangan yang perlu dijamin ketersediaan dan pasokannya karena rawan gejolak yakni daging sapi atau kerbau, gula, dan bawang putih. Sampai saat ini, sebagian pasokan untuk komoditas tersebut banyak didukung oleh pengadaan luar negeri.

Untuk daging sapi atau kerbau misalnya, Kementerian Pertanian mengestimasi kebutuhan pada April dan Mei yang bertepatan dengan momen Ramadan dan Idulfitri, masing-masing mencapai 61.818 ton dan 66.689 ton, naik dari kebutuhan rata-rata pada bulan lain yang berkisar di angka 58.707 ton.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper