Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Ilustrasi - JIBI/Is Ariyanto
Premium

NAVIGASI PERPAJAKAN : Kategori Objek Pajak PBB-P3 Bertambah

19 Desember 2019 | 11:05 WIB
Ketentuan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 186/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan NJOP PBB yang merevisi dan mencabut PMK No. 139/2014 dengan judul yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA–Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan regulasi baru mengenai tata cara penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3).

Ketentuan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 186/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan NJOP PBB yang merevisi dan mencabut PMK No. 139/2014 dengan judul yang sama.

Kemenkeu berargumen pihaknya perlu mengeluarkan PMK baru dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, simplifikasi regulasi.

Dalam beleid terbaru, jumlah kategori objek pajak PBB-P3 bertambah dari empat kategori objek pajak PBB-P3 menjadi enam objek pajak PBB-P3

Enam objek pajak yang dimaksud antara lain objek pajak PBB sektor perkebunan, sektor perhutanan, pertambangan migas, pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, pertambangan minerba, serta sektor lainnya selain objek pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Dengan ini, Kemenkeu mengatur secara lebih spesifik terkait pengenaan PBB-P3 pada sektor pertambangan.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top