Bisnis.com, JAKARTA–Kementerian Pertahanan menyepakati banyak perjanjian utang pada Oktober 2019. Hal ini tertuang dalam laporan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).
Sepanjang Oktober 2019, pemerintah menandatangani 10 perjanjian pinjaman yang terdiri dari tujuh perjanjian realisasi pinjaman dalam negeri, dua pinjaman bilateral, dan satu perjanjian pinjaman KSA/LPKE.
Sembilan dari pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan kegiatan Kementerian Pertahanan, sedangkan satu sisanya untuk mendanai kebutuhan Polri.
Perjanjian realisasi pinjaman dalam negeri yang ditandatangani antara lain enam perjanjian pinjaman dengan Bank Mandiri untuk lima kegiatan pengadaan alutsista untuk Kementerian Pertahanan dan satu kegiatan pengadaan almatsus untuk Polri.
Pinjaman yang diperoleh Kementerian Pertahanan mencapai Rp773,67 miliar, sedangkan Polri memperoleh pinjaman sebesar Rp29,92 miliar. Perjanjian realisasi pinjaman tersebut disepakati pada 24 Oktober 2019.
Selain dari Bank Mandiri, Kementerian Pertahanan juga mendapatkan pinjaman dari BNI sebesar Rp84,44 miliar untuk pengadaan alutsista di mana perjanjian realisasinya ditandatangani pada 31 Oktober 2019.
Dengan ini, Kementerian Pertahanan mengantongi pinjaman sebesar Rp858,11 miliar pada Oktober 2019.
Pada bulan yang sama, Kementerian Pertahanan juga menyepakati perjanjian pinjaman bilateral dengan Erste Bank Vienna senilai 135 juta euro untuk peningkatan peralatan medis di RSPAD Gatot Subroto.
Perjanjian pinjaman KSA/LPKE juga ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan untuk pengadaan alutsista dengan nilai pinjaman sebesar 26,26 juta euro.
