Bisnis.com, JAKARTA –Kementerian Perdagangan mengaku sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari resesi ekonomi global yang kini sudah di depan mata setelah penguasa ekonomi Eropa, yakni Jerman mulai bersiap menghadapi resesi ekonomi.
Menurut proyeksi yang dirilis oleh Macroeconomic Policy Institute (Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung/IMK), pada Agustus 2019 potensi ekonomi Jerman terperosok ke jurang resesi mencapai 59,4% atau melonjak dari 43% pada Juli 2019.
Proyeksi tersebut didukung oleh data Kementerian Ekonomi Jerman yang menunjukkan turunnya permintaan barang konsumsi pada Agustus 2019 sebesar 0,6% atau dua kali lipat dari proyeksi ekonom. Adapun, tercatat pemintaan akan barang modal tercatat ikut mengalami penurunan sebesar 1,6%.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag Dody Edward mengatakan resesi ekonomi yang kemungkinan akan terjadi di Jerman akan berpengaruh signifikan kepada kinerja ekspor Indonesia. Pasalnya, kemungkinan besar hal tersebut akan merembet ke seluruh Benua Biru, khususnya negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (UE).
“Apalagi UE, terutama Jerman, merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Pada periode Januari-Agustus 2019, ekspor Indonesia ke UE tercatat berkontribusi sebesar 9,44% terhadap total ekspor Indonesia, dengan kontribusi Jerman sebesar 1 ,54% (terhadap nilai ekspor keseluruhan Indonesia,” katanya kepada Bisnis.com, Rabu malam (09/10/2019).
Lebih lanjut Dody menjelaskan Kemendag telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi dampak resesi ekonomi tersebut terhadap kinerja ekspor, salah satunya adalah mengupayakan diversifikasi pasar ekspor yang dilakukan melalui promosi ekspor termasuk Trade Expo dan misi dagang negara-negara tujuan ekspor non tradisional terutama Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eurasia.
“[Upaya diversifikasi tersebut] dilakukan dengan menjalin perjanjian bilateral dengan negara-negara mitra dagang baru setelah mendorong peningkatan ekspor produk bernilai tambah tinggi, termasuk dengan refocusing produk ekspor dari produk primer ke produk industri, dan diversifikasi produk ekspor, termasuk penggiatan ekspor jasa,” paparnya.
Menurut Dody, selama periode 2016-2019 telah ditandatangani dan berlaku sebanyak 14 Perjanjian Perdagangan dan Review, yaitu dengan Chile (IC CEPA), Palestina (MoU), Australia (CEPA), EFTA (CEPA), Mozambique (PTA), ASEAN – Hongkong (FTA), ASEAN – Jepang (FTA), AFAS, ACIA, ASEAN Framework on E-Commerce, Jepang (EPA), Pakistan (PTA), ASEAN Trade in Services Agreement, dan ASEAN Trade in Goods Agreement. Saat ini, sebanyak 11 Perjanjian lainnya sedang2 dalam tahap negosiasi dan review, yakni RCEP, Korea (CEPA), EU (CEPA), Maroko (PTA), Tunisia (PTA), Bangladesh (PTA), Turki (CEPA), Iran (PTA), AANZ (FTA), India (FTA), serta Pakistan (Trade in Goods).
Dody mengatakan penyederhanaan prosedur ekspor dan kemudahan impor bahan baku penolong juga terus didorong untuk mengintensifkan produksi dalam negeri, baik untuk pemenuhan konsumsi dalam negeri, maupun untuk mendorong ekspor, termasuk dengan penggunaan insentif trade remedies untuk melindungi dan memberi kepastian berusaha dan investasi.
“Tentunya untuk mewujudkan hal ini, kami juga bekerjasama dengan berbagai intansi terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), asosiasi pelaku usaha, dan pihak-pihak lainnya,” ujarnya.
Kemudian Dody menambahkan Kemendag juga akan memusatkan perhatian pada penguatan pasar dalam negeri lantaran ancaman resesi ekonomi kemungkinan tidak hanya akan terjadi di negara-negara yang selama ini menjadi tujuan ekspor utama Indonesia semata.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan hal lain yang bisa diandalkan untuk menghadapi dampak dari resesi ekonomi global pada perekonomian nasional adalah menggenjot konsumsi domestik atau mengalihkan hasil produksi yang selama ini lebih banyak diekspor untuk kebutuhan dalam negeri.
Lebih lanjut, Enggartiasto menjelaskan Indonesia tak bisa berharap banyak dari investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI) untuk mengatasi dampak tersebut terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, hal tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
