Investasi, Manusia, dan 'Pajak Super'

Presiden Joko Widodo telah menegaskan keinginannya meningkatkan realisasi investasi di Indonesia, yang nantinya diharapkan mampu mendukung penciptaan lapangan kerja.
Yodie Hardiyan
Yodie Hardiyan - Bisnis.com 22 Agustus 2019  |  16:38 WIB
Investasi, Manusia, dan 'Pajak Super'
Presiden Joko Widodo (tengah) menghadiri peluncuran sertifikat elektronik tenaga kerja konstruksi Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019). - ANTARA /Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA -- Sambil mengayunkan tangan kanannya berulang kali, Presiden Joko Widodo tampak ingin meyakinkan para pendengar mengenai pesan penting dalam pidato yang disampaikannya di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (14/7/2019) malam.

Pada malam yang cerah itu, Jokowi, begitu dia biasa disapa, menyampaikan pidato berjudul "Visi Indonesia" setelah dirinya dipastikan menjadi Presiden Indonesia untuk kedua kalinya pada periode 2019-2024. Pidato itu disiarkan secara langsung melalui stasiun televisi dan internet.

Dalam pidato itu, Jokowi menyampaikan lima pesan utama: pembangunan infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), investasi, reformasi birokrasi, serta penggunaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Lima hal itu yang setidaknya akan menjadi fokus pemerintah pada 2019-2024.

Tanpa mengerdilkan empat fokus lainnya, isu investasi merupakan tantangan serius bagi Pemerintah Indonesia dalam era kompetisi global. Pesan Jokowi jelas: pemerintah ingin mengundang investasi seluas-luasnya.

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Light Rail Transit ( LRT) di Jakarta, Senin (14/1/2019)./Bisnis-Abdullah Azzam

Mengapa? Investasi dianggap dapat membuka lapangan pekerjaan.

"Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya," kata mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu.

Penciptaan lapangan pekerjaan adalah pekerjaan rumah bagi pemerintah pada setiap masa. Saat ini, tak sedikit orang yang menganggur di negeri ini.

Data statistik terbaru menunjukkan bahwa ada 6,82 juta orang yang masih menganggur. Secara jumlah, angka itu lebih banyak dibandingkan dengan seluruh penduduk Singapura, yang sebanyak 5,6 juta orang pada 2017.

Oleh karena itu, suka atau tidak, lapangan pekerjaan harus terus diciptakan. Pemerintah memandang investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, sebagai salah satu solusi.

Namun, mendatangkan investasi ke Indonesia bukan pekerjaan gampang.

Data menunjukkan nilai investasi di Indonesia tidak sebesar negara Asia Tenggara lain, misalnya Vietnam. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat nilai investasi di Indonesia sebesar US$14,18 miliar pada Januari-Juni 2019.

Sementara itu, Badan Investasi Asing (Foreign Investment Agency/FIA) Vietnam menyampaikan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) yang diraih dalam periode yang sama menembus US$18,47 miliar. Meski demikian, angka tersebut hanya 90,9 persen dari realisasi semester I/2018.

Mengapa nilai investasi di Indonesia lebih kecil? Ada banyak penyebabnya.

Salah satu yang disebut Jokowi dalam pidatonya adalah "perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya".

Bukan itu saja. Aneka regulasi, termasuk soal pajak, juga menjadi penyebab. Dengan demikian, upaya menarik investasi, terutama dari luar negeri, adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia pada saat ini.

Pemerintah juga bukannya tinggal diam. Selain reformasi birokrasi yang masih perlu dilakukan, Jokowi berjanji menyiapkan insentif untuk menarik minat investasi.

Janji itu disampaikannya dalam pidato Nota Keuangan di Gedung Senayan, Jakarta, Jumat (16/9). Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan pemerintah akan memberikan insentif untuk menarik investasi. Dia meyakini investasi akan datang ke Indonesia.

Insentif itu antara lain berupa perluasan tax holiday, perubahan tax allowance, insentif investment allowance, insentif super deduction untuk pengembangan kegiatan vokasi dan penelitian dan pengembangan serta industri padat karya. Industri padat karya juga akan memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk dan subsidi pajak.

Dari sejumlah insentif yang disampaikan, salah satunya baru saja dirilis, yakni super tax deduction. Pada Juni 2019, Presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Inti dari peraturan itu adalah pemerintah mengatur pemberian dan bentuk fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk investasi pada industri padat karya, kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM yang berbasis kompetensi, serta kegiatan penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D) di lndonesia.

Peraturan itu menjelaskan perusahaan yang menanam modal baru untuk industri pionir dibebaskan atau dikurangi PPh badannya. Yang termasuk industri pionir adalah industri yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional, memperkenalkan teknologi baru, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, serta industri yang memiliki keterkaitan yang luas.

Di samping itu, industri padat karya yang menanamkan modal baru atau memperluas usahanya dapat diberikan fasilitas PPh berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60 persen dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud (misalnya tanah).

Sementara itu, untuk perusahaan yang menggelar kegiatan praktik kerja, magang, pembelajaran, atau pengembangan SDM berbasis kompetensi (contohnya untuk siswa SMK atau peserta Balai Latihan Kerja) akan dikurangi penghasilan bruto maksimal 200 persen dari jumlah biaya untuk kegiatan itu.

Adapun kegiatan pembelajaran yang dimaksud adalah pengajaran yang dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh perusahaan dalam negeri untuk mengajar di lembaga pendidikan seperti SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan, Perguruan Tinggi Vokasi, atau Balai Latihan Kerja.

Karyawan berkomunikasi di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (10/6/2019)./Bisnis-Nurul Hidayat

Selain itu, peraturan tersebut juga menyatakan bahwa perusahaan dalam negeri yang melakukan R&D di Indonesia dapat dikurangi penghasilan brutonya maksimal 300 persen dari jumlah biaya kegiatan penelitian dan pengembangan terkait. Yang pasti, kegiatan itu dilakukan di Indonesia untuk menghasilkan invensi, menghasilkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan/atau alih teknologi bagi pengembangan industri sebagai bagian dari upaya peningkatan daya saing industri nasional.

Insentif pajak seperti itu, menurut Kepala BKPM Thomas Lembong, dapat membuat pelaku usaha domestik lebih tertarik dalam melakukan kegiatan vokasi serta R&D.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Haris Munandar menyebutkan 855 perusahaan telah bekerja sama dengan 2.600 SMK dalam rangka meningkatkan pendidikan vokasi dengan 4.500 perjanjian.

"Insentif super tax deduction diharapkan efektif mendorong para pelaku industri untuk berlomba-lomba menyediakan pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga daya saing SDM Indonesia di masa depan semakin meningkat," paparnya dalam pernyataan tertulis, Jumat (12/7).

Dalam pernyataan tertulis yang sama, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengemukakan dunia usaha berharap penerapan insentif pajak tersebut diarahkan untuk pengembangan industri berteknologi tinggi sehingga membutuhkan tenaga kerja yang ahli dan penelitian yang intens serta berbiaya mahal.

“Pelaku usaha membutuhkan banyak tenaga kerja ahli yang seharusnya bisa diserap melalui pendidikan vokasi,” ujarnya, yang juga berharap insentif itu dapat mendorong pengembangan industri manufaktur bernilai tambah lebih tinggi.

Aturan insentif ini kian terasa relevansinya mengingat tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia justru merupakan lulusan SMK. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2019, menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) paling tinggi merupakan lulusan SMK, dengan porsi sebesar 8,63 persen.

Apa penyebabnya? Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan dan mantan Kepala BKPM Chatib Basri memperkirakan hal itu disebabkan karena apa yang dipelajari di SMK tak cocok dengan kebutuhan perusahaan.

Sejumlah siswa mengikuti Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK 2019 di Jogja Expo Center, Bantul, DI Yogyakarta, Selasa (9/7/2019)./ANTARA FOTO-Hendra Nurdiyansyah

"Jika itu soalnya, berikan insentif agar perusahaan dapat melakukan sendiri pelatihannya. Berikan potongan pajak berganda bila perusahaan melakukan pelatihan untuk perbaikan kualitas SDM mereka melalui pendidikan vokasi," tulisnya dalam artikel berjudul "Yang Muda Yang Menganggur" di harian Bisnis Indonesia pada Februari 2019.

Apa tujuan akhir dari aturan pemerintah itu? Dalam bagian penjelasan PP 45/2019, jelas tertulis: "mendorong investasi pada industri padat karya dalam rangka mendukung program penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja" dan "dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing tinggi...."

Bagaimana efektivitas peraturan itu untuk meningkatkan investasi padat karya dan meningkatkan kualitas tenaga kerja? Tentu kita perlu memberi waktu bagi pemerintah untuk mencapai tujuan itu.

Data investasi, data pengangguran, atau data statistik relevan lainnya akan menunjukkan perubahan (atau justru stagnasi) yang terjadi pada masa depan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
investasi, sdm, fokus

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top