Bisnis.com, JAKARTA - Awal pekan ini, sebuah kabar penting tersiar dari Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jakarta. Dari daerah tempat Badan Pusat Statistik (BPS) berada itu, dilaporkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada triwulan II-2019 mencapai 5,05%. Angka itu lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan I-2019 yang mencapai 5,07%.
Pengumuman BPS, memang sejalan dengan proyeksi yang disampaikan para analis dari berbagai lembaga. Namun, tetap saja ada semacam kekecewaan mengingat seharusnya ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi di triwulan II-2019.
William Henley (founder IndoSterling Group) mengungkapkan kekecewaan itu alasannya sederhana. Sebab banyak momen yang sejatinya dapat memacu perekonomian sepanjang kuartal II lalu. Misalnya, pemilihan umum hingga Ramadan dan Idul Fitri. Sudah menjadi kebiasaan atau kelaziman bahwa aktivitas ekonomi justru menggeliat pada periode-periode itu. Namun, faktanya berbeda.
Lalu bagaimana menyikapi sinyal dari Pasar Baru? Tantangan apa yang harus diatasi oleh pemerintah? Apa solusi yang bisa dilakukan dalam jangka pendek?
Perlambatan
Laporan BPS awal pekan ini, katanya, mengonfirmasi bahwa telah terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di tanah air. Apabila dirunut ke belakang, realisasi pertumbuhan PDB triwulan II-2019 merupakan yang terlambat sejak kuartal II-2018.
Baca Juga
Fakta itu tentu menjadi sebuah catatan tersendiri, mengingat target pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) beberapa tahun ini kerap meleset. Misalnya, pada tahun lalu ekonomi ditargetkan 5,4%, sementara realisasinya hanya 5,17%.
Untuk tahun ini pun, kemungkinan lagu lama itu terulang tergolong besar. Mengingat target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 mencapai 5,4%. Sementara, realisasi hingga semester I-2019, ekonomi hanya tumbuh 5,06%.
Sekadar kilas balik, perlambatan ekonomi semester I-2019 tak lepas dari tekanan dari sisi eksternal dan internal. Yang pertama dan utama tentu adalah perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Sampai dengan artikel ini dibuat, drama masih mewarnai negosiasi kedua negara.
Setelah pertemuan di Shanghai, China, akhir Juli lalu, negosiasi baru akan digelar pada September nanti. Di tengah-tengah negosiasi, Presiden AS Donald Trump maupun perwakilan Pemerintah China kerap berbalas pantun, saling mengancam satu sama lain. Sesuatu yang menyebalkan!
Ketidakpastian dari perang dagang AS-China telah membuat berbagai lembaga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Beberapa waktu lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas pertumbuhan ekonomi dunia sebanyak 0,1% menjadi 3,2% untuk 2019 dan 3,5% untuk 2020.
Apabila pertumbuhan ekonomi dunia dipangkas, maka sudah barang tentu berdampak kepada semua negara, termasuk Indonesia. Untuk tahun ini, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2% atau lebih rendah 0,1% dibanding proyeksi sebelumnya.
Faktor berikut yang menonjol pada semester I-2019 adalah perhelatan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden 2019-2024. Berbagai kalangan masyarakat, termasuk investor, memilih bersikap wait and see menyikapi momentum penting dalam demokrasi Indonesia tersebut.
Khusus untuk pilpres, keputusan KPU memenangkan Jokowi-Ma'ruf pada April, tak serta merta diterima Prabowo-Sandi. Gugatan pun dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi sebulan berselang. Kemudian setelah beberapa kali persidangan, pada akhir Juni, KPU menetapkan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
Harapan
Ke depan, harapan bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai target dalam APBN sebesar 5,4% memang belum tertutup sepenuhnya. Masih ada kuartal II dan III sebagai ajang pembuktian. Apa solusinya?
Berkaca dari realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II lalu, konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,17 persen perlu jadi perhatian. Angka itu harus dipertahankan, paling tidak di atas level pertumbuhan ekonomi. Walaupun, patut dicatat pula, ada sejumlah momen yang mengerek konsumsi rumah tangga seperti pemilu hingga Ramadan-Idul Fitri.
Untuk itu, kunci utama adalah menjaga inflasi. Baru-baru ini, BPS mengumumkan inflasi selama bulan Juli 2019 sebesar 0,31 persen. Angka itu lebih rendah dibanding Juni 2019 yang sebesar 0,55 persen. Sementara untuk inflasi tahun kalender Januari-Juli 2019 mencapai 2,36 persen, sedangkan inflasi tahun ke tahun sebesar 3,32 persen. Sementara target inflasi dalam APBN 2019 3,5 persen.
Dalam menjaga inflasi, pemerintah dihadapkan pada situasi sulit belakangan. Kekeringan menerjang berbagai daerah di Tanah Air, tidak terkecuali daerah-daerah sentra produksi beras. Hal ini tentu berpotensi meningkatkan harga di level konsumen. Oleh karena itu, pemerintah perlu menggencarkan operasi pasar. Bila perlu, lakukan impor segera demi memenuhi pasokan. Dengan demikian harga terkendali dan inflasi tetap terjaga.
Komponen berikut yang juga penting untuk dikawal adalah konsumsi pemerintah. Menurut BPS, pada kuartal II-2019, komponen itu tumbuh jauh di atas pertumbuhan PDB, yaitu 8,23 persen. Konsumsi pemerintah tak lepas dari komponen belanja dalam APBN dan APBD. Nah, khusus untuk APBN, belanja negara kerap mengalami akselerasi pada kuartal III dan IV.
Mengutip data Kementerian Keuangan, belanja negara hingga semester I-2019 sudah mencapai Rp 1.034,5 triliun atau setara 42 persen dari pagu APBN 2019 sebesar Rp 2.461,11 triliun. Secara tahunan hingga Juni lalu, belanja negara tumbuh 9,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 5,7%. Pertumbuhan belanja negara ditopang serapan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 630,6 triliun atau tumbuh 12,9% secara tahunan. Pada semester II-2019, pertumbuhan komponen-komponen itu bakal lebih kencang mengingat tahun anggaran hanya tersisa empat bulan.
Masih ada satu komponen lagi yang dapat menopang perekonomian di kuartal III dan IV, yaitu investasi, yang masih tumbuh di atas lima persen (5,01 persen) pada kuartal II lalu. Fakta itu positif mengingat sikap investor yang wait and see pada semester I. Seiring terpilihnya Jokowi-Ma'ruf, ditambah rekonsiliasi antara kubu 01 dan 02, investasi ke depan bakal lebih cerah.
Selain syarat-syarat klasik yang masih jadi pemberat investasi macam birokrasi perizinan, Jokowi juga harus meyakinkan investor. Sebagai awalan bisa dengan membentuk kabinet yang berisi sosok-sosok kompeten di bidang ekonomi. Maklum, sektor ekonomi yang paling jadi sorotan selama lima tahun perdana pemerintahan Jokowi. Ribut-ribut antarmenteri seperti dalam isu Blok Masela hingga impor beras hanya contoh kecil masalah yang tak ingin dilihat investor.
Pada akhirnya, sinyal dari Pasar Baru harus dan mutlak dicermati. Jangan diabaikan oleh para pemangku kepentintan. Untuk apa? Semua demi tercapainya target pertumbuhan ekonomi. Apabila itu terwujud, maka program-program kerja Jokowi di sisa waktu pemerintahannya bisa terselesaikan dengan baik pula bukan?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
