Indonesia Matangkan Persiapan Jadi Tuan Rumah WCO Meeting 2020 di Bidang Teknologi

World Customs Organization (WCO) mengunjungi kantor Bea Cukai untuk melihat kesiapan Indonesia yang pada tahun depan akan menjadi tuan rumah WCO Meeting di bidang teknologi.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 29 Juli 2019  |  09:45 WIB

Bisnis.com, JAKARTA -- World Customs Organization (WCO) mengunjungi kantor Bea Cukai untuk melihat kesiapan Indonesia yang pada tahun depan akan menjadi tuan rumah WCO Meeting di bidang teknologi.

Sekretaris Jenderal WCO Kunka Mikuriya mengatakan bahwa dari 183 anggota, Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif berkontribusi bagi WCO. 
Selain itu, Indonesia dipandang berhasil dalam menjalankan reformasi birokrasi sehingga dapat dijadikan role model bagi negara lain. Indonesia akan menjadi tempat pelatihan negara lain khususnya negara Kepulauan kecil. 
"Dari 183 anggota, Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif berkontribusi bagi WCO. Kunia menyampaikan terima kasih serta apresiasi kepada Indonesia yang diwakili oleh Wakil Presiden RI," tulis keterangan resmi DJBC yang dikutip, Senin (29/7/2019).
Sebelum melakukan kunjungan tersebut, pemerintah memberi rekomendasi kepada World Customs Forum Organization (WCO) untuk membentuk kelompok penelitian bersama terkait barang-barang digital lintas batas.
Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menggelar pertemuan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) WCO Kunio Mikuriya di Brussels, Belgia.
"Kelompok ini akan memfasilitasi beberapa diskusi dan bertukar pandangan di antara anggota tentang barang-barang digital lintas batas khususnya untuk transaksi e-commerce," kata Sri Mulyani dikutip dalam akun resminya, belum lama ini.
Selain itu, lanjut Sri Mulyani, kelompok kerja ini juga bisa bersinergi dengan organisasi internasional lainnya seperti WTO dan UNCTAD untuk meneliti dan memperdalam beberapa masalah seperti fasilitasi perdagangan, aspek keamanan data, penyediaan data statistik perdagangan dan kepastian dalam hal pengenaan cukai atau pajak dalam e-commerce.
 
Adapun persoalan perdagangan lintas batas khususnya yang terkait dengan e-commerce menjadi persoalan yang belum dapat dipecahkan oleh Kementerian Keuangan.
Kemenkeu pernah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce) untuk memetakan pelaku bisnis tersebut.
Namun demikian, setelah mendapat banyak pertentangan, pemerintah kemudian menarik Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2018 tentang Perlakukan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Padahal jika mengacu ke roadmap Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik Tahun 2017- 2019 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017, salah satu tujuan pengimplementasian kebijakan tersebut adalah menyusun kebijakan perpajakan bagi pelaku e-commerce.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Bea Cukai

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top