DPR Minta Pemerintah Alihkan Sebagian Subsidi untuk Infrastruktur Gas

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Syaikul Islam meminta kepada pemerintah agar berani memangkas subsidi energi dan mengalihkannya untuk memperluas jaringan infrastruktur gas bumi.
Akhirul Anwar
Akhirul Anwar - Bisnis.com 28 Juli 2019  |  17:04 WIB
DPR Minta Pemerintah Alihkan Sebagian Subsidi untuk Infrastruktur Gas
Jaringan gas rumah tangga - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Syaikul Islam meminta kepada pemerintah agar berani memangkas subsidi energi dan mengalihkannya untuk memperluas jaringan infrastruktur gas bumi.

Langkah tersebut, katanya, akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang mengingat mayoritas blok-blok migas yang dieksplorasi saat ini memiliki kandungan gas yang lebih besar dibandingkan minyak bumi.

"Subsidi energi sebaiknya dikurangi dan dananya dialihkan untuk membangun jaringan gas. Kita jangan terjebak terus pada energi impor. Sumber gas kita banyak," ujar Syaikul dikutip dari keterangan pers, Minggu (28/7/2019).

Pemerintah baru saja menetapkan PT Pertamina sebagai operator Blok Corridor yang kaya gas bumi mulai 2026 hingga 2043. Hingga semester I/2019, SKK Migas mencatat bahwa produksi blok Corridor sebanyak 827 juta MMSCFD setara dengan 13,99% dari total produksi gas domestik pada periode yang sama, 5.913 MMSCFD.

Menurut Syaikul, subsidi energi selama ini terlalu besar dan tidak memberikan solusi dalam jangka panjang.

Sebagai contoh subsidi untuk LPG. Data KESDM dalam tiga tahun terakhir subsidi LPG angkanya terus melambung dari Rp25 triliun (2016), Rp39 triliun (2017) dan Rp 64 triliun (2018).

"Bayangkan dengan 10 persen biaya subsidi LPG itu, berapa panjang pipa gas yang bisa dibangun. Berapa ratus ribu rumah tangga yang bisa menikmati energi gas bumi yang lebih efisien. Paradigma pengelolaan harus digeser dari energi impor ke produk sendiri," tegasnya.

Pemerintah telah berkomitmen untuk terus membangun jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga. Melalui sinergi dengan 54 kabupaten/kota, Kementerian ESDM didukung sinergi holding migas dan subholding gas bumi, bakal membangun jargas 293.533 sambungan rumah (SR) senilai Rp 3,2 triliun di tahun 2020.

"Kami harap manfaat gas bumi dapat dirasakan oleh masyarakat yang berujung pada peningkatan daya saing dan kemampuan ekonomi masyarakat secara riil. Selain rumah tangga, sektor UMKM juga akan mendapat manfaat ekonomi yang cukup signifikan dimana mereka bisa menggunakan energi gas bumi yang ramah lingkungan dan lebih kompetitif dibanding energi lain," ujar Plt Dirjen Migas, Djoko Siswanto di Jakarta (26/7).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
gas, dpr ri

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top