Pemerintah Perlu Restrukturisasi Ekspor

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri menyatakan tren penurunan ekspor non migas dikarenakan postur perdagangan Indonesia masih ditopang secara dominan oleh produk komoditas.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 16 Juli 2019  |  05:20 WIB
Pemerintah Perlu Restrukturisasi Ekspor
Kapal pandu menunggu kapal yang akan bersandar di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/7/2019). - Bisnis/Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah perlu mewaspadai tren penurunan ekspor non migas dengan restrukturisasi ekspor, meningkatkan daya saing, dan memperkuat atase perdagangan guna mengatasi defisit neraca perdagangan.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri menyatakan tren penurunan ekspor non migas dikarenakan postur perdagangan Indonesia masih ditopang secara dominan oleh produk komoditas.

“Hampir 30 persen kalau kita lihat ekspor non migas terlalu ditopang oleh batu bara, bahan bakar mineral, kelapa sawit. Intinya yang menentukan ekspor kita harga komoditas internasional,” ujar Heri kepada Bisnis, Senin (15/7/2019).

Dia menyebut ketika harga komoditas terkontrasi maka nilai ekspor Indonesia menerima imbas penurunan. Sebaliknya, ketika harga komoditas ekspor naik ini nilai ekspor juga akan meningkat.

“Namun dilihat sepanjang 2019 masih defisit US$1,9 miliar. Inilah PR besar menutup defisit ini,” paparnya.

Dia menyebut selama Indonesia hanya mengandalkan struktur ekspor sekarang ini maka dari sisi harga barang tidak akan menutup defisit sampai akhir tahun. Apalagi pelambatan ekonomi rekan dagang utama Indonesia yaitu China ikut memberi imbas pada pelambatan ekspor.

“Mereka [China] melambat jadi permintaannya melambat. Akibatnya ekspor kita turun. Kalau kita hanya mengandalkan struktur seperti ini tidak banyak akan berubah sampai akhir tahun,” pungkasnya.

Heri mendorong pemerintah harus segera mengubah struktur ekspor baik dari barang dan negara tujuannya. Beberapa opsi adalah memperluas negara tujuan yang potensial.

Selain itu juga mengoptimalkan peran atase perdagangan dan peran perwakilan pejabat Indonesia di luar negeri untuk menggenjot dan mencari peluang pasar baru.

“Jadi kalau bisa setiap wakil kita dikasih target harus naik ekspornya ke negara 5%. Sehingga ada upaya dan usaha ekstra dari para wakil kita baik atase perdagangan atau KBRI,” papar Heri.

EVALUASI PAKET KEBIJAKAN

Menurut Heri, strategi jemput bola melalui atase perdagangan juga memerlukan peningkatan daya saing produk dan kebijakan insentif fiskal.

“Kita harus menambah dan memperkuat daya saing produk ekspor semakin luas agar barang tidak itu-itu saja,” sambungnya.

Heri memprediksi jika Indonesia sudah memiliki produk unggulan maka perlu diperkuat dengan investasi.

Dia menyatakan agar kebijakan yang baru kelak bisa mengoreksi Paket Kebijakan yang sudah dikeluarkan. Dia juga mengimbau pemerintah agar jangan fokus membuat kebijakan untuk mencari investor baru tanpa menjaga investor lama.

“Menurut saya paket kebijakan belum efektif. Harus ada ramuan kebijakan atau mix policy bisa mendatangkan investasi riil sebanyak-banyaknya,” paparnya.

Beberapa perbaikan fundamental dalam paket kebijakan antara lain; jaminan kemudahan lahan, insentif fiskal, tenaga kerja kompetitif dan produktif, dan jaminan ketersediaan bahan baku.

“Jadi selama ini kita selalu salah persepsi. Daya saing ditujukan ke satu sektor saja. Daya saing urusan semua sektor, kolaborasi,” tegas Heri.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ekspor, komoditas

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top