JK: Indonesia Tidak Bisa Lagi Mengandalkan Sektor Pertanian

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan transformasi menjadi negara berbasis industri adalah hal yang mendesak dan pembangunan manufaktur dalam skala luas juga diperlukan karena angkatan kerja terus tumbuh.
Anggara Pernando | 03 Februari 2019 06:11 WIB
Petugas berjaga di pelabuhan yang berada di kawasan industri terpadu Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, Selasa (8/5/2018). - ANTARA/Umarul Faruq

Bisnis.com, BATAM -- Indonesia harus bergerak menjadi negara berbasis industri jika ingin mengejar pertumbuhan ekonomi minimal 7%.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan transformasi menjadi negara berbasis industri adalah hal yang mendesak. Dia menyebutkan saat ini, pendapatan petani rata-rata hanya Rp1 juta per bulan, sedangkan pekerja sektor manufaktur memiliki pendapatan rata-rata Rp3 juta per bulan.

"Agar Indonesia maju, maka harus kombinasi petani dan manufaktur. Lihat ini, 16 hektare (ha) kawasan industri [yang menampung 7.000 pegawai] setara dengan hampir 30.000 ha sawah," papar JK dalam sebuah kesempatan di Batam, Sabtu (2/2/2019).

Dia mengatakan pembangunan manufaktur dalam skala luas juga diperlukan karena angkatan kerja terus tumbuh. Saat ini, ada lebih dari 120 juta angkatan kerja di Indonesia.

Untuk mendukung pengembangan manufaktur, JK menyatakan pemerintah akan memberi dukungan bagi industri melalui kebijakan pemerintah yang ramah industri hingga penyediaan infrastruktur. Selain itu, dibutuhkan entrepreneurship dan dukungan teknologi untuk kemajuan oleh institusi pendidikan.

Batam yang dicita-citakan sebagai kawasan Industri dan dapat menyaingi Singapura sekarang dinilai sudah tidak lagi memiliki keunggulan wilayah.

Kawasan perdagangan bebas yang 20 tahun lalu menjadi keunggulan Batam, saat ini juga dinikmati oleh kawasan lain di Indonesia. Pasalnya, Indonesia telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas Asia Tenggara serta dengan sejumlah negara lain secara bilateral.

"Bea masuk [ke Indonesia dari Asia Tenggara) sekarang sama-sama nol. Maka, persaingan adalah sisi lebih riil yakni siapa lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat," terangnya.

Pemerintah mengungkapkan saat ini fokus untuk menyatukan birokrasi Batam. Dualisme walikota dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam akan diakhiri melalui revisi sejumlah aturan, di mana pemerintahan kota akan ex officio menjadi kepala BP Batam.

"Yang utama sekarang adalah mengharmoniskan perizinan," tambah JK.

Tag : Pertumbuhan Ekonomi, jusuf kalla
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top