Bisnis.com, BANDUNG—Proyek Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya dipastikan akan menelan biaya konstruksi Rp4-Rp5 triliun untuk trase I dengan ruteTegalluar-Leuwipanjang yang terhubung dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Direktur Utama PT Jabar Moda Transportasi (JMT) Endi Roswendi mengatakan pembicaraan mengenai porsi anggaran sudah mulai dimatangkan oleh pihaknya sebagai perwakilan konsorsium bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
LRT Bandung Raya kan jadi proyek KPBU, sebagian dibiayai pemerintah dan investor. Jadi JMT ada di pihak investor,” katanya usai rapat Pembiayaan LRT Bandung Raya di Gedung Sate, Bandung, Rabu (30/1/2019).
Meski belum disinkronkan dengan Kementerian Perhubungan, dalam pembahasan bersama Pemprov biaya untuk trase awal Tegalluar [Kabupaten Bandung]-Leuwipanjang [Kota Bandung] sepanjang 16 kilometer, biaya yang dibutuhkan mencapai Rp4-Rp5 triliun.
“Itu [trase] yang mengubungkan [TOD] kereta cepat dengan Leuwipanjang, itu kalau disetujui Kementerian Perhubungan,” tuturnya.
Profil Proyek LRT Bandung Raya
Indikator | Keterangan |
Panjang | 100 Kilometer (8 trase) |
Rute | Tegalluar-Terminal Leuwipanjang-Soreang-Majalaya-Jatinangor-Cimahi- Martadinata-Banjaran |
Konstruksi | 2019 |
Operasional | 2021 (trase 1 Tegalluar-Leuwipanjang 16 Kilometer) |
Investasi | Rp4 Triliun-5 triliun (trase 1) |
Sumber: Dishub Jabar
PT JMT sendiri tengah menjajaki untuk membentuk konsorsium dengan PT Wijaya Karya, PT Jasa Sarana [sebagai induk BUMD PT JMT] dan perusahaan swasta asing. Menurutnya porsi yang akan diambil nanti tergantung pada kesiapan masing-masing perusahaan.
“Kita akan hitung, berapa yang cocok, tergantung pemerintah yang punya kepentingan apakah BUMD harus besar atau BUMN,” ujarnya.
Sementara untuk porsi pemerintah, porsi pembiayaan dirancang memakai dua skema yakni dana dukungan tunai infrastruktur [ Viability Gap Fund] dan avaibility payment [AP]. Skema AP sendiri dimana pemerintah menyicil biaya pembangunan infrastruktur sampai dengan perawatannya kepada investor atau konsorsium dalam masa kontrak tertentu.
“Lewat skema AP pula, pemerintah akan menutupi kekurangan yang dialami konsorsium dalam masa penerimaan,” tuturnya.
Menurutnya setelah mematangkan skema KPBU yang tepat, Pemprov tengah mendorong agar proyek ini segera dilelang. Namun karena harus melibatkan Bappenas dan Kementerian Keuangan, Kemenhub maka akan terlebih dulu dibentuk semacam kantor bersama LRT Bandung Raya. “Ini untuk membantu mempercepat proses ini,” katanya.
Endi menuturkan setelah urusan administrasi ini, maka proses lelang investasi sudah bisa dilakukan dan pembangunan segera dimulai. Meski dilibatkan dalam pembahasan anggaran dan menjadi pelaksana inti, konsorsium JMT nantinya akan mengikuti lelang yang digelar oleh Pemprov Jabar. “Tendernya nanti oleh Pemprov dibantu Bappenas dan Kemenkeu,” paparnya.
Target tender bisa selesai pada 2019 ini mengingat Pemprov mengharapkan agar bisa mengimbangi target kereta api cepat Jakarta-Bandung yang diprediksi selesai 2021. Trase awal menurutnya jika dibangun dalam waktu cepat maka kemungkinan rampung bersamaan bisa terlaksana. “Kalau dari kereta api cepat [Tegalluar] tidak ada ke Bandung, penumpang naik apa?” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
