Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mendorong kementerian dan lembaga untuk mengoptimalisasi dan memonetisasi aset negara yang kurang terurus, dengan melibatkan swasta dalam menggarapnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat banyak aset negara yang dibiarkan mangkrak walaupun nilai aset akibat lokasi dan lain lain terus naik. Ia menilai hal tersebut diakibatkan oleh birokrat yang kurang memiliki sensitivitas dan kepedulian pada aset negara.
"Aset terus saja idle padahal value [aset] sudah tinggi, sebelah bangunan aset sudah high rise dan lain-lain tetapi aset kita masih bangunan low rise bahkan satu lantai, sehingga kita kehilangan dan tidak memanfaatkan nilai lokasi. Hal itu juga agar properti dapat tumbuh jauh lebih sehat sehingga semua value aset bisa dirasakan oleh publik," ujar Sri Mulyani saat acara Property Outlook 2019 di Jakarta, Senin (17/12/2018).
Sri Mulyani berharap aset negara tersebut agar menciptakan nilai tambah bahkan dimonetisasi atau mengeluarkan pendapatan baru, seperti pengembangan residensial ataupun proyek pendapatan berulang, baik hotel maupun kantor.
Dengan demikian, katanya, aset negara yang bekerja keras menghasilkan dan mencari nilai tambah, bukan orang yang mengelola aset tersebut yang menghasilkan nilai. Anggaran belanja modal negara yang dihabiskan setiap tahunnya diharapkan tidak hanya sekadar menjadi sebuah proyek pengembangan tetapi juga harus menghasilkan nilai kepada negara.
Selain itu, pemerintah tidak hanya mendorong kementerian dan lembaga saja yang proaktif untuk mengoptimalisasi aset tetapi juga pihak swasta untuk ikut berpartisipasi.
Baca Juga
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor swasta harus tetap ditingkatkan di masa yang akan datang dalam bentuk kerja sama yang lebih produktif, khususnya bagi aset negara yang tersebar di seluruh Indonesia yang berpotensi untuk dimonetisasi.
"Kalau kita [pemerintah] terus menerus bekerja sama juga dengan swasta, biar menimbulkan perasaan gatal kepada birokrat pemerintah kalau melihat aset yang underutilize. Selain itu, bergabungnya swasta juga akan menciptakan dinamika vibrasi yang lebih bagus," papar Sri Mulyani.
Perbedaan budaya pihak swasta dan pemerintah dalam mengatasi aset tidur dinilai sangat berbeda. Oleh karena itu, Sri Mulyani juga mengharapkan pemerintah dapat menjadikan perilaku swasta dalam optimalisasi asetnya sebagai tolak ukur.
Untuk menarik minat swasta, pemerintah akan meninjau regulasi yang terkait dengan pemanfaatan aset negara secara maksimal oleh semua pihak. "Kami ingin semuanya tertata secara jauh dan pasti," papar dia.
