Bisnis.com, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritisi pemerintah karena dinilai gagal dalam mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Hal itu disampaikan dalam Sidang Paripurna yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019, dengan agenda pembacaan pandangan fraksi-fraksi.
Juru Bicara Fraksi PKS Adang Sudrajat menilai pemerintah gagal mewujudkan janji kampanyenya. Saat berkampanye, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7,9%.
"Target pertumbuhan ekonomi 2019 ditargetkan 5,3%, menurun dari target APBN 2018 yang sebesar 5,4%. Hal ini menunjukkan pemerintah semakin tidak optimistis memenuhi janji-janjinya," ungkapnya dalam pemaparan di Sidang Paripurna, Selasa (28/8/2018).
Menurut Adang, pemerintah telah gagal memenuhi janji meroketnya pertumbuhan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Nawacita. Sementara itu, RJPMN disebut sebagai janji politik terhadap masyarakat dengan target 7,9%.
"Adapun realisasinya rata-rata hanya 5%, sehingga ada jarak 2% lebih," imbuhnya.
Target pertumbuhan pun dipandang selalu meleset setiap tahun. Pada 2015, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,7%, sedangkan realisasinya 4,8%. Pada 2016, dari target 5,3% realisasinya 5%.
Kemudian, pada 2017 pertumbuhan ekonomi dipatok 5,2% dan realisasinya 5,1%. Pada 2018, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan 5,4%, tapi outlook hanya di level 5,2%.
"Hal ini menunjukkan pemerintah gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi di kedua target tersebut," tegas Adang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
