Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta mempertegas aturan jasa perjalanan wisata perorangan yang tak memiliki izin usaha, sejalan dengan maraknya kasus penipuan oleh oknum jasa open trip.
Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari mengatakan saat ini banyak masyarakat yang berwisata cenderung memilih paket yang murah dengan mengikuti open trip.
"Banyak orang yang merancang perjalanan dengan jumlah orang yang banyak tetapi harga yang murah sehingga menarik wisatawan yang berbudget sedikit," ujarnya saat dihubungi Bisnis.com.
Menurutnya, regulasi dan pemberian izin penyelenggaraan perjalanan destinasi wisata inilah yang harus dipertegas. Pasalnya, banyak biro perjalanan open trip yang tak memiliki izin usaha sehingga untuk menyewa kendaraan harus menggunakan nama pribadi.
Selain itu, seorang pemandu wisata perjalanan harus memiliki lisensi untuk memandu sebuah perjalanan. "Karena regulasinya tak tegas maka banyak open trip bodong yang menipu konsumennya dengan iming-iming biaya murah. Harus tegas, semua biro perjalanan meski kecil pun harus ada badan hukumnya," tutur Azril.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Asnawi Bahar yang meminta untuk mempertegas aturan usaha perjalanan wisata milik perseorangan.
Menurutnya, agar tak tertipu oleh open trip, konsumen diminta jeli dalam memilih paket perjalanan wisata. Konsumen diimbau memilih biro yang memiliki reputasi yang baik dan namanya terdaftar dalam asosiasi di sektor pariwisata.
CEO Treya.io Arie Nasution menuturkan terdapat lebih dari 1.000 pengusaha jasa open trip yang ada di Indonesia yang menawarkan produk perjalanan melalui media sosial. Peminatnya biasanya mahasiswa dan pekerja muda, hingga keluarga.
Dia menjelaskan, banyaknya pengguna open trip ini memicu kemunculan kasus-kasus penipuan berkedok paket wisata open trip. Calon wisatawan biasanya terkecoh dengan harga miring dan destinasi yang menggiurkan.
Menurutnya, untuk memilih open trip yang aman dapat dilakukan dengan mengecek kredibilitas dan profesionalisme penyedia jasa, serta meminta rekomendasi dari operator wisata lain dan warga lokal yang sering berinteraksi di lapangan saat membawa tamu.
Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Tour Leader Indonesia Rudiana menambahkan, saat memilih memilih pemandu wisata, konsumen harus melihat rekam jejak perjalanan orang yang bersangkutan sebagai pemandu wisata.
"Bisa tanya rekomendasi orang-orang, minimal sudah bawa 10 kali dan kualitasnya memang bagus," ucapnya. Selain itu, dia menegaskan, pemandu wisata harus memiliki sertifikasi dan tergabung dalam asosiasi sehingga telah memenuhi standar kompetensi kerja nasional.
Sebelumnya, terjadi kasus pemandu wisata meninggalkan sekelompok turis Indonesia saat berwisata di Maroko. Para pengguna jasa open trip itu ditinggalkan saat ingin menyeberang dari Maroko ke Spanyol.
.jpg?w=300&h=221)
