Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyebutkan kebijakan dana desa dapat menjadi inspirasi bagi negara lain dalam upayanya mengatasi kemiskinan di perdesaan.
Kebijakan yang diterapkan di Indonesia tersebut merupakan program pertama di dunia yang diklaim menghasilkan pembangunan yang signifikan.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dengan dengan populasi mencapai 260 juta penduduk serta negara kepulauan terbesar, sektor pertanian merupakan potensi utama Indonesia yang dapat dimaksimalkan.
Potensi tersebut, lanjutnya, terdapat di kawasan perdesaan sehingga percepatan pembangunan perdesaan adalah langkah strategis.
“Kami telah memasuki era baru pembangunan perdesaan di Indonesia. Hal itu kami lakukan dengan mengimplementasikan kebijakan dana desa. Dalam kurun 4 tahun ini. Negara telah mengalokasikan hingga Rp187 triliun untuk disalurkan ke desa,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip, Kamis (3/5/2018).
Hal tersebut ditegaskan Eko saat menjadi pembicara utama dalam Konferensi Internasional dengan tema "Rural Inequalities: Evaluating Approaches to Overcome Disparities" yang diselenggarakan oleh International Fund for Agricultural Development (IFAD) di Roma, Italia.
Konferensi tersebut dibuka oleh Wakil Presiden IFAD, Cornelia Richter, yang menjadi forum untuk mengevaluasi berbagai pendekatan terhadap pengurangan kemiskinan pedesaan.
Empat aspek utama indikator ketidaksetaraan menjadi pembahasan, yakni akses sumber daya, ketahanan ekonomi dan lingkungan, hubungan sosial budaya, serta hak politik.
Konferensi ini diikuti oleh pejabat tinggi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pejabat tinggi dari berbagai donor pendanaan pembangunan multilateral, serta berbagai pimpinan tinggi dari mitra internasional yang secara khusus menangani evaluasi pembangunan.
Eko menyebutkan bahwa pembangunan perdesaan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia karena lebih dari 82% penduduk desa bekerja di sektor pertanian.
“Dana Desa disalurkan untuk menjadi daya ungkit dan memaksimalkan potensi pertanian tersebut,” tambahnya.
Adapun data Kementerian Desa PDTT mencatat hingga tahun 2017, dana desa telah tersalurkan ke lebih dari 74.000 desa, telah berhasil membangun 123.145 kilometer jalan desa, 5.220 unit pasar desa, 26.070 unit kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 1.927 unit embung, dan 28.091 unit irigasi.
Selain itu, dana desa telah digunakan untuk membangun sarana air bersih sebanyak 37.496 unit, 5.314 unit polindes, 18.072 unit PAUD, 11.424 unit posyandu, 108.484 unit MCK, 38.217 kilometer drainase, dan 65.918 unit penahan tanah.
“Dana desa tersebut menjadi pendorong untuk menunjang aktivitas ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Kami terus bergerak untuk memberantas kemiskinan di pedesaan dengan kebijakan tersebut,” imbuhnya.
Eko mengklaim kebijakan dana desa telah berhasil mengurangi kesenjangan. Badan Pusat Statistik mencatatat, pada April 2018 lalu, gini ratio di desa yakni 0,32, di kota 0,4 dan gini ratio nasional 0,39. Hal tersebut diklaim menunjukkan pembangunan di desa menjadi pendobrak penurunan gini ratio di Indonesia.
