Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemendag: Pelarangan Impor CPO oleh Uni Eropa Harus Ditangani Serius

Pemerintah Indonesia akan menindaklanjuti dengan serius rencana Uni Eropa yang akan menghentikan impor CPO pada 2021.
Petani memindahkan kelapa sawit hasil panen ke atas truk di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (4/4/2018)./JIBI-Rachman
Petani memindahkan kelapa sawit hasil panen ke atas truk di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (4/4/2018)./JIBI-Rachman

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan menindaklanjuti dengan serius rencana Uni Eropa yang akan menghentikan impor CPO pada 2021.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan CPO sangat penting karena menjadi kontributor terbesar bagi total ekspor Indonesia. Persentasenya di atas 12% dari total ekspor Tanah Air.

Selain itu, jika tidak ditangani serius, rencana itu akan menimbulkan kesan negatif terhadap produk turunan dari minyak sawit.

“UE sudah [membatasi impor CPO] artinya tidak [banyak] seperti dulu, kecil. Tetapi, masalahnya harus ditangani karena dia itu sangat demanding dan bikin aturan-aturan yang bisa mempengaruhi yang lain-lain,” paparnya di Kantor Wakil Presiden, Senin (9/4/2018).

Oke melanjutkan saat ini ada sentimen negatif terhadap produk sawit. Jika pelarangan impor CPO oleh UE terjadi, maka pengaruh negatif ini dikhawatirkan makin menjadi.

Dia pun menyebut Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita sudah memberikan arahan bahwa ke depan Indonesia tidak akan defensif menjawab tantangan perang dagang dari UE.

“Mulai bergerak ke arah selanjutnya. Jadi, kalau dulu ceritanya defensif itu disebut 'sawit tidak sehat', kita sebut 'sehat'. Disebut 'sawit deforestasi', kita sebut 'enggak'. Sekarang harus ada next level, masuk ke perundingan, masuk ke apa yang kita beli di sana, negosiasi ke sana. Level playing field-nya disamakan,” terang Oke.

Dengan demikian, pemerintah optimistis memiliki daya tawar yang tinggi terhadap tantangan perang dagang dari UE.

Usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Enggar menyatakan Indonesia mesti bekerja sama dengan Malaysia sebagai dua negara produsen CPO terbesar dunia. Dia pun meminta duta besar Indonesia untuk Malaysia menjembatani hal ini dengan pemerintah Negeri Jiran.

Seperti diketahui, rencana melarang minyak sawit pertama kali diinisiasi dalam resolusi Parlemen Eropa April 2017 dan the European Commission's Renewable Energy Directive yang mendepak CPO dari bahan bakar transportasi mulai 2021.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper