Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ditjen Pajak Gencarkan Penindakan WP Nakal

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus mendorong kepatuhan melalui pemeriksaan terhadap wajib pajak (WP) yang terindikasi bermasalah. Salah satunya yang dilakukan Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumatra Utara 1 terhadap seorang wajib pajak berinisial FF.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 25 November 2017  |  15:29 WIB
Petugas melayani wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) tahun 2016 di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/4). - Antara/Moch Asim
Petugas melayani wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) tahun 2016 di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/4). - Antara/Moch Asim

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus mendorong kepatuhan melalui pemeriksaan terhadap wajib pajak (WP) yang terindikasi bermasalah. Salah satunya yang dilakukan Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumatra Utara 1 terhadap seorang wajib pajak berinisial FF.

Dalam dokumen surat perintah pemeriksaan yang diterima Bisnis, Kanwil Ditjen Pajak Sumut I meminta FF yang kebetulan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk mengklarifikasi data terkait pembelian jam tangan senilai 23.850 Euro atau sekitar Rp342,5 juta.

Data Ditjen Pajak menyebutkan bahwa, FF melakukan pembelian jam tangan di Belanda. Atas pembelian tersebut, FF meminta pengembalian Value Added Tax (VAT) kepada pihak Bea Cukai Schipol Belanda senilai 2.385 Euro atau Rp34,2 juta.

Karena di negara asal dibebaskan pajaknya, maka seharusnya jika masuk ke yurisdiksi negara lain barang tersebut seharusnya bisa dikenakan aspek pajak maupun kepabenannya. Oleh karena itu atas transaksi tersebut Ditjen Pajak meminta FF untuk memberikan penjelasan terkait transaksi tersebut.

Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Humas) Ditjen Pajak tak bisa mengonfirmasi soal kebenaran dokumen itu dengan dalih kerahasiaan data WP.

Namun demikian, penerbitan surat perintah pemeriksaan bisa terjadi dalam proses bisnis pengawasan terhadap WP.

"Dapat saya sampaikan, hal-hal seperti itu bisa terjadi dalam proses bisnis pengawasan terhadap WP," ungkapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pajak
Editor : Fajar Sidik
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top