Bisnis.com, JAKARTA: Kementerian Perhubungan akan menginventarisir peraturan atau regulasi yang berpotensi merugikan kelangsungan usaha angkutan penyeberangan di Indonesia.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi, mengatakan instansinya segera menginventarisir regulasi apa saja yang berpotensi menghambat tumbuh kembangnya jenis usaha angkutan itu.
"Coba nanti kita akan inventarisasi dahulu.Pemerintah juga butuh masukan terhadap hal seperti ini dan apa saja yang menjadi kendala.Kalau soal diregulasinya ya nanti kita lihat lagi regulasinya seperti apa," ujarnya.
Budi mengatakan hal itu saat membuka rapat kerja dan konsolidasi asosiasi pemilik kapal penyeberangan di Indonesia/ Indonesia National Ferry Owners Association (INFA), di Jakarta, Sabtu (11/11/2017).
Raker INFA tahun 2017 itu juga dihadiri Dirut PT.ASDP Faik Fahmi, manajemen PT Jasa Raharja, dan para pemilik perusahaan angkutan penyeberangan.
Budi mengatakan, untuk mewujudkan layanan angkutan penyeberangan yang efisien,aman dan nyaman untuk mendukung program tol pemerintah dibutuhkan tiga pilar yang mesti dipenuhi yakni; kualitas regulasi yang baik, pelayanan optimal dan sarana prasarana yang lengkap.
"Soal regulasi itu menjadi tugas kami (pemerintah), pelayanan optimal itu menjadi tanggung jawabnya operator kapal dan penyiapan sarana maupun prasarana yang baik merupakan tugas PT.ASDP untuk menyediakannya," paparnya.
Dirut PT.ASDP Faik Fahmi mengatakan, INFA sebagai asosiasi pemilik kapal ferry mesti berperan memberikan masukan kepada pemerintah.
"Terutama peran industri angkutan penyeberangan ini membantu program pemerintah menekan tingginya biaya logistik nasional," ujarnya.
Dia mengatakan, PT.ASDP selama ini telah berperan sebagai eksekutor terhadap program pemerintah untuk menyukseskan program tol laut.
"Intinya kalau di darat sudah terjadi kepadatan maka dipindahkan kegiatan angkutan melalui moda laut dan penyeberangan.Konsep ini sudah banyak diterapkan dinegara lain seperti di Turki dan Uni Eropa.Dan konsep ini berhasil," ujarnya.
Dalam Raker INFA itu mengemuka, agar operator kapal penyeberangan diseluruh lintasan penyeberangan di Indonesia supaya melakukan sinergi dengan BUMN pengelola jasa pelabuhan penyeberangan PT.ASDP dan pemerintah selaku regulator.
Ketua Umum DPP INFA, Eddy Oetomo, mengemukakan, sinergi semua stakeholders angkutan penyeberangan tersebut diperlukan guna meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan untuk memperlancar logistik nasional, aman dan nyaman.
"Kita mesti bersinergi dengan pemerintah dan PT.ASDP /Indonesia Ferry untuk menyukseskan program pemerintah dalam layanan angkutan penyeberangan dan logistik," ujarnya.
Rakernas INFA itu juga diikuti seluruh DPW dan DPC asosiasi itu yang tersebar di seluruh Indonesia.
Eddy mengatakan, sebagai wujud sinergi antar BUMN dan swasta di bidang angkutan penyeberangan, asosiasinya mengusulkan agar seluruh fasilitas dermaga kapal penyeberangan yang dikelola dan operasikan PT.ASDP dapat di asuransikan yang ditanggung melalui komponen biaya jasa pelabuhan penyeberangan.
"Bagi kami operator kapal ferry tidak masalah jika ada kenaikan biaya jasa tersebut sepanjang untuk menjamin lebih baik, serta adanya maintenance dan investasi fasilitas dermaga dan layanan pelabuhan penyeberangan," paparnya.
Dia mengatakan, saat ini INFA menaungi sebanyak 76 kapal penyeberangan di sembilan lintasan komersial yang ada di Indonesia.
Kesembilan lintasan itu yakni; Merak dan Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Padang Bay-Lembar, Kayangan Polotanu NTB, Padangbay-Bali, Sape-Labuan Bajo Flores NTT, Balikpapan, Banjarmasin, dan Palembang.
"76 kapal anggota INFA itu setara dengan 50% dari seluruh jumlah kapal penyeberangan yang beroperasi di lintasan komersial Indonesia. Kami berharap kapal-kapal lainnya juga akan bergabung dengan asosiasi ini," ujar dia
