Bisnis.com, JAKARTA - Puluhan perusahaan bongkar muat (PBM) di Pelabuhan Tanjung Priok merasa kecewa karena tidak bisa mendaftar menjadi peserta Musyawarah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (Muswil APBMI) DKI Jakarta kedua yang dijadwalkan digelar pada 26 Oktober 2017.
Kordinator Forum Peduli APBMI DKI Jakarta, Rahman, yang juga Pimpinan Operasional PT PBM Trans Trijaya Samudera, mengatakan sampai saat ini masih ada sekitar duapuluhan lebih PBM anggota APBMI DKI yang notabene beroperasi di Priok dan Pelabuhan Marunda terancam tak bisa mengikuti Muswil itu.
"Alasannya, waktu pendaftaran bagi peserta sudah ditutup oleh panitia Muswil. Padahal kami selama ini selaku anggota aktif dan juga memenuhi kewajiban sebagai anggota," ujarnya kepada Bisnis di Jakarta Senin (23/10/2017).
Rahman mengemukakan hal itu didampingi sejumlah PBM lainnya yang juga bernasib sama, terancam tidak bisa mendaftar mengikuti Muswil APBMI DKI.
Dia berharap pengurus maupun panitia Muswil APBMI DKI mampu mengakomodasi seluruh anggotanya pada kegiatan itu supaya terwujud hasil Muswil yang demokratis dan diterima oleh semua PBM anggota.
"Kalau seperti ini [dibatasi waktu pendaftarannya], sama halnya ini membatasi ruang gerak berorganisasi. APBMI ini wadah asosiasi semua perusahaan bongkar muat, janganlah bermain politik. Lagi pula kami ini semua anggota yang sah terdaftar/teregistrasi di APBMI DKI. Mengapa giliran Muswil, ada pembatasan. Ini kurang bijak," paparnya.
Baca Juga
Selain itu, lanjnut Rahman, PBM yang tidak bisa mendaftar umumnya belum menerima surat pemberitahuan adanya batas waktu pendaftaran sebagai peserta Muswil.
Dikonfirmasi Bisnis, Sekretaris Eksekutif DPW APBMI DKI Jakarta, Aris Hartoyo mengatakan panitia Muswil APBMI sudah dua kali mengedarkan surat pemberitahuan kepada seluruh PBM anggotanya.
Pertama, Surat Panitia Penyelenggara Muswil DPW APBMI DKI Jakarta, No: 002/Muswil-APBMI JKT/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang ditujukan kepada pimpinan/penanggung jawab PBM perihal pemberitahuan untuk menghadiri Muswil APBMI dipersyaratkan membayar biaya kepesertaan Rp250.000.
Dalam surat itu disebutkan apabila pimpinan/penanggung jawab berhalangan hadir, dapat diwakilkan kepada salah seorang direksi lainnya/karyawan yang diberi kuasa penuh dengan membawa surat kuasa atau mandat. Surat itu juga menyebutkan pendaftaran peserta Muswil paling lambat 15 September 2017.
Kemudian, atau yang kedua yakni Surat No: 003/Muswil-APBMI.JKT/IX/2017 tanggal 16 September 2017 yang menyebutkan pendaftaran kepesertaan Muswil diperpanjang hingga paling lambat 10 Oktober 2017.
Meskipun begitu, Aris menyerahkan sepenuhnya keputusan kepesertaan Muswil APBMI itu kepada kepanitiaan Muswil yang sudah terbentuk. "Kita serahkan kepada panitia, bagaimana solusinya, kami rasa masih bisa dibicarakan," ujarnya.
Dikonfirmasi Bisnis, Ketua Umum DPP APBMI M Fuadi mengimbau pelaksanaan Muswil APBMI DKI seharusnya dijadikan momentum memperkuat organisasi dengan lebih transparan dan mengakomodasi aspirasi seluruh anggotanya.
"Jangan ada anggota PBM di Jakarta yang tidak bisa ikut Muswil APBMI DKI. Itu hak anggota, apalagi jika PBM tersebut sudah memenuhi kewajibannya sebagai anggota," ujarnya.
Data yang diperoleh Bisnis, hingga 23 Oktober 2017, dari 80-an PBM yang tercatat sebagai anggota, baru 59 PBM yang mengikuti Muswil APBMI DKI Jakarta.
Hingga saat ini baru ada dua kandidat yang disebut-sebut sebagai bakal calon ketua yang akan dipilih dalam Muswil ke-2 APBMI DKI Jakarta, yakni Juswandi Kristanto, Presdir PT PBM Daisy Mutiara Samudera (petahana), dan Sahat Simatupang (Komisaris PBM Terminal Jasa Maritim) yang juga mantan Kepala Otoritas Pabuhan Tanjung Priok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
