Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Soal Aturan Pesangon, Ini Harapan Apindo

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku keberatan atas aturan pembayaran gaji sebanyak 32 gaji atau uang pesangon. Hal ini dikarenakan investasi tidak selalu menghasilkan keuntungan dan jika perusahaan terpaksa menutup operasionalnya di Indonesia, kewajiban itu justru memberatkan pelaku usaha
Amanda Kusumawardhani
Amanda Kusumawardhani - Bisnis.com 18 Oktober 2017  |  20:18 WIB
Ilustrasi. - .
Ilustrasi. - .

Bisnis.com, JAKARTA- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku keberatan atas aturan pembayaran gaji sebanyak 32 gaji atau uang pesangon. Hal ini dikarenakan investasi tidak selalu menghasilkan keuntungan dan jika perusahaan terpaksa menutup operasionalnya di Indonesia, kewajiban itu justru memberatkan pelaku usaha.

“Persoalan upah selalu menjadi bahasan tiap tahunnya dan belum pernah menemui titik temu karena regulasinya sendiri terkesan multi tafsir dan membuat bingung pengusaha,” ujar Iftida Yasar, Wakil Sekretaris Umum Apindo, Rabu (18/10/2017).

Terkait soal uang pesangon dan penghargaan, dia menilai hal tersebut sebenarnya sudah bisa dikaitkan dengan keberadaan jaminan sosial yang saat ini berada di BPJS Ketenagakerjaan. untuk itu, dia mengemukakan aturan uang pesangon dan uang penghargaan seharusnya dikaji lagi sehingga tidak memberatkan sektor usaha.

Iftida menyebutkan aturan ini berpotensi menghambat investasi dan menjadi penyebab sulit naiknya iklim kemudahan berusaha di Indonesia. Selama ini, dia mengemukakan ketidakpastian regulasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan investor akhirnya mengalihkan investasi ke luar Indonesia.

Tak hanya itu, Apindo juga menyatakan UU ini gagap terhadap perkembangan teknologi yang terjadi di Indonesia. Pasalnya, UU ini hanya mengakomodasi hubungan industrial yang konvensional yang terpaku pada tiga hal yakni upah, perintah, dan pekerjaan.

“Misalnya untuk mekanisme hubungan antara supir GO-JEK dengan perusahaan. Ini harusnya diakomodasi, bukannya malah ditentang. Kami mendorong pemerintah untuk segera merevisi UU ini sesuai dengan perkembangan zaman,” tekannya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

buruh
Editor : Linda Teti Silitonga
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top