Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah tengah menginisiasi program Kartu Tani. Program tersebut merupakan langkah persiapan untuk mengalihkan subsidi pupuk menjadi subsidi langsung kepada petani.
Pemanfaatan Kartu Tani bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran kepada petani yang berhak. Tiga bank pelat merah BRI BNI dan Mandiri memperoleh penugasan sebagai penerbit Kartu Tani.
Baru sebanyak 5 juta dari 13 petani di Jawa yang terverifikasi dalam data pemerintah. Pemerintah menargetkan untuk dapat memverifikasi 100% petani di Jawa pada tahun ini.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Edy Putra Irawady menyatakan pemindahan dana subsidi pupuk menjadi subsidi langsung bakal disertai dengan meningkatkan harga eceran tertinggi pupuk.
“Harga perlahan dilepas saja pelan-pelan ke harga komersial. Dengan catatan industri tidak boleh terpukul dan tidak boleh menjadi semakin sulit saingan sama impor,” ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (11/10/2017).
Menurutnya, alih subsidi perlu memperhatikan keberlanjutan industri pupuk. Harga pupuk yang dilepas begitu saja kepada harga komersial berpeluang membuat petani memindahkan opsi pembelian pupuk kepada produk impor. “Sekarang itu pupuk dari China dan Malaysia masuk, bedanya enggak jauh sama pupuk subsidi. Mereka murah karena sudah pakai gasifikasi batubara, maka harganya bisa jauh lebih murah.”
Maka, pemerintah bakal memberikan tarif gas khusus kepada industri pupuk sebagai kompensasi penarikan subsidi. “Ada opsi tujuh pabrik pupuk mendapatkan harga gas US$3 per MMBtu bisa supply urea. Sisanya pakai harga normal saja. Tapi mereka nanti bertanggungjawab melawan pupuk impor ketika subsidi ditarik,” ujarnya.
Mekanisme tersebut, ujarnya, saling menguntungkan bagi petani, pemerintah, dan industri. “Dengan sistem swap mechanism itu, pupuk bisa tetap bersaing dan budget subsidinya kan otomatis bisa dikurangin. Karena bicara pupuk tidak bisa hanya pikirkan petani saja, tapi industrinya juga mesti dijaga supaya tidak mati.”
