Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha galangan kapal di Indonesia menyampaikan apresiasi atas keinginan perusahaan BUMN untuk membangun kapal-kapalnya pada galangan kapal dalam negeri.
Akan tetapi, mereka menyesalkan jika pembangunan kapal-kapal tersebut hanya dilakukan pada galangan kapal BUMN tanpa memberi kesempatan kepada galangan swasta untuk turut berpartisipasi.
Dikotomi ini tidak baik dan berdampak terhadap persaingan yang tidak sehat, padahal galangan swasta nasional juga menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk membinanya, baik melalui lembaga dan kementerian, juga melalui BUMN.
"Kami sedih mendengar BUMN akan membangun kapal di dalam negeri tapi terbatas hanya di galangan BUMN saja. Apalagi jika Pemerintah merestuinya," kata Direktur Utama PT Mariana Bahagia Yonhlee W. Sutipto, melalui keterangan pers, Minggu (1/10/2017).
Yonhlee menambahkan jika ingin mendapatkan produk kapal terbaik dengan harga terbaik pula, seharusnya pengadaan kapal di BUMN juga dibuka untuk swasta dan membuat BUMN galangan bersaing dengan galangan swasta.
"Toh galangan swasta juga milik anak bangsa dan membayar pajak ke negara. Bahkan saat ini pun, sektor swasta nasional masih menjadi paling besar berkontribusi kepada penerimaan pajak, tapi kok masih dianaktirikan," ujarnya.
Baca Juga
Untuk diketahui, PT Pertamina (Persero) menandatangani kesepakatan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam National Shipbuilding & Heavy Industries (NSHI).
Adapun BUMN perkapalan tersebut antara lain PT PAL Indonesia (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), dan PT Djakarta Lloyd (Persero).
Melalui kerja sama tersebut Pertamina kemungkinan memesan 7 unit kapal dari BUMN Perkapalan dengan perkiraan harga mencapai US$ 20 juta-30 juta. Pertamina kemungkinan memesan kapal dengan bobot mulai dari 7.500 gross weight tonnage (GWT) ke atas.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengapresiasi kerja sama antar BUMN tersebut dan mengharapkan dari kerjasama tersebut bisa meningkatkan produktivitas BUMN Perkapalan untuk memenuhi kebutuhan Pertamina.
Rini mengaku bangga karena akhirnya kerjasama ini bisa ditandatangani dan bahkan terealisasi. "Pertamina banyak order kapal tapi kok enggak pernah ke dok-dok [BUMN Perkapalan] kita," kata Rini.
Selama ini, PT Pertamina (Persero) oleh industri galangan kapal nasional dikenal sebagai BUMN yang banyak membina industri galangan swasta dengan mengalokasikan pembangunan kapalnya dalam rangka pembinaan.
Di antara kapal yang dibangun Pertamina di galangan nasional milik swasta adalah kapal crude oil tanker 17.500 LTDW yang dibangun di PT Anggrek Hitam, PT Multi Ocean Shipyard dan PT Daya Radar Utama.
Sebelumnya, galangan swasta nasional juga galau mendengar sejumlah BUMN yang akan memesan atau membeli kapal dari luar negeri sehingga terkesan kurang mendukung upaya pemerintah memperkuat industri galangan nasional sebagai pilar poros maritim dunia.
Hal ini, ujar Yonhlee, bertentangan dengan Inpres No. 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
"Galangan kapal nasional berharap agar Pemerintah dapat mendorong BUMN untuk memprioritaskan industri dalam negeri, baik swasta maupun BUMN," ujar dia.
.jpg?w=300&h=221)
