Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta proyek Light Rapid Train (LRT) atau kereta ringan Jabodetabek tahap I terlebih dahulu mengurus dokumen penetapan lokasi (penlok) gubernur Jabar.
Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan penlok tersebut menjadi dokumen penting dalam proses pengadaan tanah yang akan segera dilakukan pemerintah. Hal ini mengingat di lapangan, proyek yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya saat ini pembangunannya sudah berjalan.
“Ada sisa pembebasan lahannya yang belum, karena itu perlu kajian terlebih dahulu karena mendahului penetapan lokasi oleh Pak Gubernur,” katanya di Bandung, Selasa (1/8).
Berdasarkan surat Dirjen Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor KA.101/B.151/DJKA/614 tertanggal 9 Juni 2017 perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan LRT Jadobetabek tahap I, penerbitan penlok merupakan bagian dari mekanisme pengadaan tanah yang harus ditempuh.
“Kami akan menyampaikan hal tersebut dalam Rapat perkembangan LRT Jadobetabek tahap I yang digelar di Kementerian Koordinator Maritim, Rabu (2/8/2017) besok. Pada prinsipnya kami siap membantu kelancaran proyek ini,” ujarnya.
Proyek LRT tersebut akan memakai sejumlah lokasi antara lain dari mulai DKI, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Sementara luas kebutuhan lahan yang harus dibebaskan di wilayah administrasi Jabar cukup beragam. “Luas lahan keseluruhan di DKI dan Jabar yang harus dibebaskan mencapai kurang lebih 550.000 meter persegi atau 55 hektar,” tuturnya.
Iwa memaparkan rincian lahan yang akan dibebaskan yakni lintas pelayanan I di ruas Cawang-Cibubur yang memiliki panjang 143.000 meter persegi, lintas pelayanan 3 Cawang-Bekasi Timur dengan panjang jalur 105.000 meter persegi. “Stasiun dengan panjang jalur 17.000 meter persegi dan depo panjang jalur 100.000 meter persegi,” paparnya.
Menurutnya berdasarkan dokumen perencanaan, yang menjadi kewenangan gubernur adalah dalam tahap persiapan pengadaan tanah antara lain tahapan ekspose dari intansi yang memerlukan tanah, sosialisasi, tahap pendataan awal dan pemberkasan. “Terakhir konsultasi publik, kewenangan tim persiapan ini sampai pada penerbitan keputusan gubernur tentang penetapan lokasi,” katanya.
Proyek LRT tersebut saat ini tengah digenjot pemerintah guna meningkatkan pelayanan transportasi dan mendukung pembangunan di wilayah Jabodetabek. Selain itu, diharapkan berdirinya transportasi missal ini bisa menekan angka kemacetan di Ibu Kota. “LRT ini diharapkan bisa memindahkan sebagian angkutan pribadi,” cetusnya.
Proyek LRT Jabodebek dikerjakan oleh PT Adhi Karya Tbk. Pembangunannya dibagi menjadi dua tahap dengan masing-masing tahapan terdiri dari tiga lintas pelayanan, yakni tahap pertama meliputi lintas layanan Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas. Adapun tahap dua lintas pelayanan Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol.
Adapun progres pembangunan LRT Jabodebek saat ini secara keseluruhan telah mencapai 17%. Dengan rincian rute Cawang-Cibubur 30%, Cawang-Dukuh Atas 3%, dan Cawang-Bekasi Timur 17%. Dana yang dikeluarkan hingga saat ini mencapai Rp 3 triliun dari Adhi Karya sebagai kontraktor. “Proyek ini ditargetkan bisa tuntas pada kuartal I 2019,” ujar Iwa.
Wagub Jabar Deddy Mizwar mengatakan selain urusan pembebasan lahan yang membutuhkan penlok, proyek tersebut juga menemui hambatan teknis. Menurutnya potensi hambatannya yaitu, adanya trase yang overlap (trase Jatibening - Bekasi Barat) dengan high speed rail way. “Nanti dari KCIC menyediakan lahan baru untuk trase LRT,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
