Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah daerah di wilayah Indonesia bagian Timur diminta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di sektor kemaritiman.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan saat ini pemerintah tidak lagi berorientasi Jawa sentris, maka bidang pendidikan memegang peranan penting untuk meningkatkan daya saing.
"Saya berharap pendidikan ini menjadi fokus untuk meningkatkan daya saing generasi muda. Dengan pendidikan yang baik kita tidak akan kalah dengan negara lain dan tidak mudah dijajah secara intelektual. Sekarang ini kita masih tertinggal dibanding negara lain," ujarnya melalui siaran pers yang diterima Bisnis, Senin (10/4/2017).
Dalam arahan Musyawah Perencaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Maluku dan Maluku Utara untuk mengoptimalisasi sumber daya manusia (SDM) bidang kemaritiman khususnya pada dua provinsi tersebut. Menko Luhut menyampaikan hal tersebut di atas kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yaitu KM Dorolonda yang bersandar di Pelabuhan Samudra, Bitung.
Menko Luhut memberi contoh jumlah insinyur di Indonesia adalah 3 berbanding 1000 orang, sementara di Vietnam angkanya 9 berbanding 1000. Dia pun meminta kedua Gubernur untuk mengusulkan lagi penambahan jatah lanjut studi S2 dan S3 untuk percepatan peningkatan SDM.
"Masalah SDM ini sangat penting, semakin banyak orang pintar semakin bagus. Saya lihat jatah S2 dan S3 Maluku dan Malut masih sedikit, karena itu, saya minta agar diusulkan lagi penambahan," ungkapnya.
Menko Luhut menyampaikan pula bahwa sektor pariwisata ada pada prioritas tertinggi. Misalnya saja, pada tahun 2019 penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pariwisata. Prioritas kedua, adalah masalah sampah.
Dia mengungkapkan perlu partisipasi semua pihak untuk gerakan menjaga kebersihan lingkungan dari sampah dan mengelolanya dengan baik. Oleh sebab itu dia telah mengirim tim ke India untuk mempelajari penggunaan tar dari plastik untuk menguatkan aspal jalan.
"Jika sampah ini tidak kita atasi, akan menjadi masalah besar dan akan merusak investasi infrastruktur kita yang banyak di bidang pariwisata,” kata Menko Luhut.
Prioritas ketiga adalah program tol laut yang mana pemerintah terus melakukan perbaikan untuk program ini. Dana untuk membeli kapal, katanya, akan dialokasikan lebih besar untuk memperbanyak jumlah kapal, pelabuhan dan kapal di Indonesia bagian barat akan lebih dioptimalkan.
Prioritas keempat adalah infrastruktur. Menurut Menko Luhut, pemerintah tengah aktif membangun infrastruktur di bidang kemaritiman penunjang pelabuhan seperti dry port, serta beberapa proyek seperti Pelabuhan Patimban, dan Pelabuhan Teluk Lamong.
Sementara itu Gubernur Maluku, Said Assegaff meminta kepada Menko Luhut agar dalam mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU), pemerintah juga memperhitungkan luas laut.
"Kami mengharapkan pada tahun anggaran 2018 DAU sudah memperhitungkan luas laut Maluku sebagaimana pernyataan Presiden, Joko Widodo saat membuka Tanwir Muhammadiyah di Ambon pada bulan Februari yang menjanjikan untuk menaikkan DAU kami," katanya.
Assegaf menambahkan pemerintah pusat mengatakan selama ini telah memperhitungkan luas laut dalam alokasi DAU tetapi ia dan para bupati, walikota tidak pernah mengetahui hal tersebut. Selain itu, dia juga menyampaikan usul kepada pemerintah untuk tidak lagi menenggelamkan kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di peraian Indonesia.
"Sebagai Gubernur saya sudah berkirim surat ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung untuk tidak lagi menenggelamkan kapal-kapal itu. Sebaiknya kapal-kapal tersebut disita saja, dan dihibahkan untuk para nelayan kami, dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat " ujarnya.
