Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah berencana memulai proses pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di Kalimantan Tengah pada tahun depan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan pembangunan proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari peningkatan daya dukung bagi konektivitas nasional.
Proyek-proyek tersebut adalah pembangunan Bandar Udara Muara Teweh, peningkatan struktur Jalan Akses Pelabuhan Bahaur-Pulang Pisau, Jalan Akses Pelabuhan Teluk Sigintung-Seruyan dan Jalan Akses Bandara Muara Teweh.
Bambang menyatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pada 2018 Pemerintah akan memberi penekanan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur yang bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. “
Selain pertumbuhan ekonomi, lanjutnya, hal tersebut sekaligus mengurangi ketimpangan baik antarindividu maupun antarwilayah,” ujar Bambang melalui keterangan tertulis, Sabtu (8/4/2017).
Adapun, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, Pemerintah menyepakati 10 Prioritas Nasional, yakni pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman, pembangunan wilayah serta politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
Baca Juga
Dia menambahkan keseluruhan prioritas nasional tersebut didukung oleh pengarusutamaan revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim, pemerataan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Bambang memaparkan, Pemerintah juga memiliki empat sasaran dalam tahun anggaran 2018.
- Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran, terutama dengan menajamkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada tahun 2018, serta memperkuat koordinasi antara Kementerian/Lemabaga dan Pusat-Daerah.
- Kedua, pengendalian perencanaan yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga satuan 3 untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik.
- Ketiga, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detil rencana lokasi pembangunan.
- Keempat, integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari Swasta, BUMN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Belanja K/L dan Pemerintah Daerah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Dengan demikian, diharapkan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dicapai,” ujar Bambang.
Untuk mendukung prioritas nasional, kata Bambang, diharapkan dalam pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi dapat dilakukan pendekatan money follows program.
“Untuk Kabupaten/Kota perlu dilakukan dengan penajaman perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program prioritas nasional serta perkuatan DAK dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program dan proyek prioritas nasional.”
