Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mengatakan semoga pemerintah memangkas sejumlah regulasi di sektor logistik yang masih menghambar efisiensi biaya logistik.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengatakan sudah mengusulkan beberapa hal untuk dimasukkan dalam Paket Kebijakan XV. Dia juga mengevaluasi semua regulasi yang dipandang menghambat dan ekonomi.
“Agar diarahkan kepada ekonomi berbasis masyarakat desa dan dukungan logistik diarahkan kesana,” ungkap Yukki kepada Bisnis, Rabu (29/3/2017).
Selain itu, ALFI meminta pemerintah memangkas jaminan uang kontainer serta evaluasi tarif di pelabuhan laut dan bandar udara. Selain itu pemerintah juga perlu mengevaluasi beberapa program pemerintah Pusat Logistik Berikat (PLB).
Dia berharap agar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution terbuka pada semua usulan yang ada. Mana yang disetujui dan mana yang tidak bisa disetujui.
“Kalau nanti tidak disetujui perlu dilihat mengaoa tidak disetujui alasannya apa,” terang Yukki.
Sebelumnya, Yukki mengakui ada banyak ketimpangan produsen dengan konsumen di desa dan kota. Oleh sebab itu dibutuhkan Sistem Logistik Daerah atau Sislogda untuk sektor pertanian dan perikanan. Tak mengherankan jika sekarang pemerintah sudah membuat juga Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).
Namun menurut Yukki belum didukung dengan manajemen rantai pasok yang handal sehingga komoditi perikanan tetap relatif mahal. Selain itu ada pula pemberdayaan di bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM) di daerah-daerah. Yukki berpendapat IKM saat ini masih terpusat pada sistem produksi namun tidak terintegrasi dengan aspek pemasaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
