Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman menilai pengembangan Pelabuhan Teluk Lamong sebaiknya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akan mengakomodasi permohonan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, yang memohon agar pemerintah pusat memberikan wewenang perizinan pengembangan pelabuhan kepada pemerintah provinsi. Alasan Menko Luhut mendukung wacana itu agar meningkatkan efisiensi biaya.
“Kita bikin mudah lah, jangan mempersulit diri sendiri, kalau memang perlu selesai disini saja. Dari Jakarta kita beri tahu saja, diinfokan ada begini. Kalau itu terjadi saya kira akan banyak menghemat cost kita.” kata Menko Luhut melalui siaran pers yang diterima Bisnis.com, Rabu (22/3/2017).
Dia mengakui masih ada tumpang tindih kewenangan pengelolaan pelabuhan antara Pelindo dan Kementerian Perhubungan. Oleh sebab itu Menko Luhut mengatakan pemerintah sedang membenahi hal tersebut.
"Menteri Perhubungan sudah mengerjakan ini dengan cepat dan akan menyerahkan ke Pelindo, mungkin juga ke swasta karena kalau semua pembangunannya memakai APBN nanti akan lama selesaiya," ungkap Menko Luhut.
Selain itu, Menko Luhut meminta PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) alias Pelindo III dan pemerintah provinsi untuk membangun kerjasama yang sinergis. Pemerintah ingin ada efisiensi dalam proses produksi, pengolaan produktivitas, disiplin kerja, dan teamwork.
Dia melihat Pelindo III adalah perusahaan yang sangat sehat dan bisa berkembang dengan baik. Oleh sebab itu Pelindo III tidak boleh bekerja sendiri dan membangun kerjasama lintas instansi.
"Misalnya dengan Perusda dan juga dengan Gubernur maupun sektor swasta yang ada di Jawa Timur ini. Sehingga ekonomi bisa tumbuh bagus dan merata," ujar Menko Luhut.
Menko Luhut juga menyinggung masih adanya praktik monopoli di pelabuhan sehingga menghambat produktivitas dan efisiensi. "Tidak boleh lagi ada monopoli di pelabuhan, sehingga harga-harga bisa ditekan," tegasnya.
Dia pun menegaskan kepada pengelola pelabuhan untuk menertibkan kapal-kapal yang masih membuang sampah ke laut dan menerapkan garbage fee untuk mengurangi pembuangan sampah ke laut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
