Brunei Investasi di Sektor Pangan, Pemerintah Siapkan 3 Opsi Lokasi

Brunnei Darussalam serius menjajaki investasi sektor pangan di Indonesia yakni tebu, padi dan sapi
Azizah Nur Alfi | 15 Maret 2017 07:29 WIB
Petani Tebu Rakyat - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Brunei Darussalam serius menjajaki investasi sektor pangan di Indonesia, yakni tebu, padi, dan sapi. Sejalan dengan itu, pemerintah menawarkan tiga opsi ketersediaan lahan yang dimungkinkan cocok untuk komoditas tersebut.

Staf ahli menteri pertanian bidang investasi pertanian sekaligus Ketua Tim Percepatan Pencadangan Lahan Syukur Iwantoro menyebut lahan tersebut berlokasi di Maluku Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan perbatasan Timor Leste, masing-masing seluas 10.000 ha - 20.000 ha. Sejumlah lahan tersebut dirasa cocok untuk membangun kebun tebu terdiri dari inti plasma seluas 20.000 ha yang terintegrasi dengan sapi, serta lokasi tanam padi yang mencapai luas 10.000 ha.

Rencananya pada pekan depan, investor akan kembali menggelar pertemuan dengan pemerintah untuk mengetahui ketersediaan lahan tersebut.

"Tanggal 23 besok akan kesini untuk memverifikasi lahan yang ditawarkan," tuturnya, Selasa (14/3).

Dia menyampaikan persoalan lahan seharusnya tidak lagi menjadi masalah bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Tanah Air. Sebab, pemerintah telah memberi kemudahan penggunaan lahan salah satunya melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 81 Tahun 2016 tentang kerjasama penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan.

Syukur sebelumnya menyampaikan sejumlah lahan di Kaltara dianggap cocok karena lokasinya yang berdekatan dengan Brunei Darussalam. Dalam Kaltara Investment Forum beberapa waktu lalu, disampaikan bahwa Kaltara berpotensi menjadi kawasan pangan baru dengan potensi lahan seluas 682.234 ha yang cocok untuk tanam padi dan jagung. Lahan tersebut tersebar di Kabupaten Malinau, Bulungan, Nunukan, dan Tana Tidung.

Namun, meski memiliki potensi lahan untuk tanam padi dan jagung, sejumlah investor masih menunggu langkah pemerintah membenahi infrastruktur di wilayah tersebut.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pertanian

Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top